Antara Pilpres 2024 dan Kebijakan Anies yang Revisi UMP DKI Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Revisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat pujian dari buruh.

Anies merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Dengan demikian, kenaikan UMP yang tadinya hanya sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 225.667 dari tahun 2021. Dengan adanya kenaikan tersebut, UMP DKI Jakarta pada 2022 menjadi Rp 4.641.854.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai keputusan Anies adalah cerdas karena berdasarkan kalkulasi ekonomi dan pertimbangan hukum yang baik.

"Pak Anies sangat cerdas, menghitung kalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada, dan juga berdasarkan hukum yang berkeadilan dan juga kalkulasi ekonomi," ujar Said.

Said juga menilai Anies memiliki "keberanian" dalam kebijakan ini. Karenanya, ia mengatakan seluruh buruh di KSPI mengapresiasi keberanian Anies.

"Kami apresiasi (Anies) letakkan hukum di atas kepentingan politik, sebuah keberanian yang patut diapresiasi," ujarnya.

Untuk kepentingan Pilpres

Meski banjir pujian dari buruh usai merevisi UMP DKI Jakarta, kebijakan Anies tersebut tak bisa dilepaskan dari sudut pandang politik.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai kebijakan ANies merevisi UMP DKI Jakarta tentunya memiliki kaitan dengan Pilpres 2024.

"Pasti ada kaitannya dengan meningkatkan elektabilitas. Kalau yang mengerti memang ini untuk elektabilitas," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (20/12/2021).

Seperti diketahui, Anies pun kerap masuk dalam daftar calon presiden (capres) potensial di Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei bahkan menempatkan Anies di posisi tiga besar untuk tingkat elektabilitas di Pilpres 2024.

Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan KedaiKOPI, elektabilitas Anies berada di peringkat pertama klaster kepala daerah. Survei tersebut dilakukan KedaiKOPI terhadap 1.200 responden pada 16-24 November lalu.

"Anies Baswedan nomor satu (37,4 persen). Disusul Ganjar Pranowo (34,5 persen), lalu Ridwan Kamil (13,8 persen). Lalu ada Khofifah Indar Parawansa (7,3 persen)," kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo di kanal Youtube Survei KedaiKOPI pada Minggu (19/12/2021), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Margin of error survei KedaiKOPI ini sebesar 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen.

Sementara itu berdasarkan survei yang dilakukan Charta Politika, elektabilitas Anies berada di urutan ketiga di bahwa Gubernur Jawa Tengah Gannjar Pranowo (30,2 persen) yang menempati posisi pertama, diikuti oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (20-22 persen) di posisi kedua.

Adapun elektabilitas Anies berdasarkan survei Charta Politika sebesar 17-23 persen. Survei ini dilakukan pada 29 November-6 Desember 2021, dengan total 1.200 sampel berusia 17 tahun lebih yang berpartisipasi di seluruh provinsi. Margin of error dalam survei ini berada di kisaran 2,8 persen.

Bisa jadi bumerang

Meski demikian, Hendri mengingatkan Anies beserta kepala daerah lainhya memiliki tugas penting daripada sekadar menaikkan UMP.

Menurut Hendri, tugas yang lebih penting yang harus dilakukan Anies ialah menjaga agar harga kebutuhan pokok di Jakarta tetap terjangkau.

"Menurut saya konsentrasi pemimpin bukan hanya menaikkan UMP, tapi bagaimana menyejahterakan rakyat dengan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan menjaga harga sembako dan kebutuhan masyarakat untuk tidak naik terlalu tinggi," tutur Hendri.

Jadi UMP ini hanya salah satu aja. Kalau kemudian hal yang saya sebutkan sembako makin naik, harga makin mahal ya tidak akan ketemu itu," lanjut Hendri.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai langkah Anies menaikkan UMP DKI juga bisa menjadi bumerang.

Adi menilai niatan Anies menarik simpati buruh ini justru bisa menjadi bumerang. Ia menilai, belum tentu buruh akan jadi terpikat pada sosok Anies karena telah menaikkan UMP.

Ia justru khawatir kebijakan Anies yang melanggar aturan ini akan menjadi preseden buruk. Bukan tidak mungkin track record Anies yang secara gamblang telah menabrak aturan justru nantinya dipermasalahkan jelang pilpres.

"Jadi salah betul kalau ada keinginan Anies mendapat dukungan buruh dengan kenaikan yang enggak seberapa ini," katanya.