IDAI Rekomendasikan Anak Usia 6-11 Tahun Ikut Pembelajaran Hybrid, Ini Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan anak usia 6-11 tahun untuk mengikuti pembelajaran di sekolah dengan metode hybrid atau secara daring (dalam jaringan) atau luring (di luar jaringan).

Namun, IDAI memiliki beberapa syarat kondisi yang harus dipenuhi apabila ingin melaksanakan pembelajaran secara hybrid.

Kondisi tersebut, yakni tidak adanya peningkatan kasus Covid-19 dan juga keberadaan kasus Omicron di daerah sekolah berada.

"Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan metode hybrid (50 persen luring, 50 persen daring)," demikian yang tertulis dalam rekomendasi tersebut.

Selain itu, IDAI juga memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan metode hybrid lainnya, yakni 50 persen daring, 50 persen luring luar ruangan (out door).

Syarat pelaksanaannya adalah masih ditemukan kasus Covid-19 tapi positivity rate di bawah delapan persen dan transmisi lokal omicron yang masih dapat dikendalikan.

Serta fasilitas out door yang dianjurkan adalah halaman sekolah, taman, pusat olahraga, ruang publik terpadu ramah anak.

Adapun saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menerapkan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen di tengah merebaknya kasus omicron.

Kepala Sub Bagian Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Taga Radjagah menegaskan, pihaknya tidak bisa serta merta melakukan pembatasan jumlah siswa yang mengikuti PTM 100 persen.

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"Lagi-lagi saya bilang bahwa itu berseberangan dengan kebijakan atas (pemerintah pusat) nanti kita yang kena," ujar Taga saat dihubungi, Senin (10/1/2022).

Taga menjelaskan, berdasarkan SKB tersebut, PTM dengan kapasitas 100 persen masih bisa dilakukan di daerah dengan status PPKM level 1 dan 2. Jakarta saat ini berstatus Level 2.

Apabila nantinya ada peningkatan status PPKM di Jakarta menjadi Level 3, maka Pemprov DKI bisa melakukan pembatasan jumlah siswa.