Salin Artikel

Menyelisik Besar Tunjangan Anies dan Riza Patria yang Bikin Ketua DPRD DKI Penasaran...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tunjangan untuk Gubernur DKI Jakarta sempat diributkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada saat rapat anggaran di Gedung DPRD, Kamis (13/1/2022). 

Prasetio kesal karena Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah tidak kunjung membuka besaran tunjangan yang diterima Anies.

Namun, Marullah menyebut tunjangan yang berhak diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maksimal sebesar 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD).

Kata Marullah, persentase tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000.

"Tergantung PAD. Yang ada angka pastinya adalah 0,15 persen dari PAD. Angka pasti 0,15 persen," ujar Marullah.

Dalam PP tersebut, tunjangan yang dimaksud Marullah sebenarnya adalah biaya operasional. Dalam Pasal 9 huruf f, disebut apabila PAD di atas Rp 500 miliar atau paling rendah Rp 1,25 miliar maka biaya operasional maksimal sebesar 0,15 persen.

Biaya operasional tersebut dibagi dua untuk wakil kepala daerah.

Adapun target PAD DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 55 triliun, sementara 0,15 dari angka itu sebesar Rp 83 miliar. Artinya dalam satu bulan Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berhak mendapatkan total sekitar Rp 6,9 miliar.

Anies dan Riza tak pakai batas maksimal

Marullah menegaskan Pemprov DKI tidak pernah mengambil kebijakan penentuan biaya operasional berdasarkan persentase maksimal 0,15 persen.

Namun, dia juga tidak menyebutkan berapa persentase yang digunakan Pemprov DKI untuk membayar biaya operasional Anies dan Riza.

Meski demikian, pada 2017, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi pernah mengatakan persentase yang digunakan Pemprov untuk biaya operasional Gubernur adalah 0,13 persen.

Adapun besar 0,13 persen ini merupakan pilihan pemerintahan sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama. Ketika itu, 0,13 persen dari PAD nilainya Rp 4,5 miliar.

Posisi wakil gubernur saat itu pun masih diisi Sandiaga Uno.

"Rp 4,5 miliar itu total Gubernur dan Wagub. Untuk pembagiannya juga masih sama seperti dulu, yaitu 60:40," kata Mawardi.

Dana operasional dibagi dua, Anies mendapatkan 60 persen, Sandiaga mendapatkan 40 persen. Tepatnya, dana operasional Anies Rp 2,7 miliar dan Sandi Rp 1,8 miliar setiap bulan.

Tidak diketahui apakah biaya operasional Anies dan Riza masih menggunakan persentase 0,13 persen atau tidak.

Bikin kesal Ketua DPRD DKI

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Marullah Matali untuk blak-blakan membuka data soal tunjangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Permintaan ini muncul usai kenaikan tunjangan anggota Dewan DKI menuai sorotan dan kritikan dari masyarakat.

Prasetio, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemprov DKI, meminta Marullah untuk buka suara soal tunjangan Gubernur DKI serta tunjangan anggota Dewan yang termaktub dalam hasil evaluasi APBD DKI tahun 2022.

"DPRD berapa, gubernur berapa, buka di sini Pak," kata Prasetio, Kamis (13/1/2022).

Namun, saat pemaparan, Marullah tidak menjabarkan data yang diminta tersebut.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/15/06000031/menyelisik-besar-tunjangan-anies-dan-riza-patria-yang-bikin-ketua-dprd

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

860 Jemaah Asal Kota Tangerang Bakal Berangkat Haji 4 Juni, Pelepasan di Masjid Al-Azhom

860 Jemaah Asal Kota Tangerang Bakal Berangkat Haji 4 Juni, Pelepasan di Masjid Al-Azhom

Megapolitan
Sambut HUT DKI Jakarta, Kanstin Trotoar di Petojo Selatan Dicat

Sambut HUT DKI Jakarta, Kanstin Trotoar di Petojo Selatan Dicat

Megapolitan
Baru Bebas Tertangkap Lagi, Residivis Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Baru Bebas Tertangkap Lagi, Residivis Transaksi Sabu di Pinggir Jalan

Megapolitan
Pemkot Bogor Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

Pemkot Bogor Raih Predikat WTP Ke-6 Kalinya Berturut-turut

Megapolitan
Korban Kasus Pencucian Uang oleh KSP Indosurya Harap Aset yang Disita Polisi Segera Dikembalikan

Korban Kasus Pencucian Uang oleh KSP Indosurya Harap Aset yang Disita Polisi Segera Dikembalikan

Megapolitan
Puluhan Tenaga Kerja Kontrak di Pemkot Bekasi Diberhentikan karena Tak Taat Aturan

Puluhan Tenaga Kerja Kontrak di Pemkot Bekasi Diberhentikan karena Tak Taat Aturan

Megapolitan
Resmi Dilantik, PJ Bupati Bekasi Sebut akan Fokus pada Empat Permasalahan di Wilayahnya

Resmi Dilantik, PJ Bupati Bekasi Sebut akan Fokus pada Empat Permasalahan di Wilayahnya

Megapolitan
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Jakbar, Residivis Sembunyikan Sabu di Balik Figura Foto

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Jakbar, Residivis Sembunyikan Sabu di Balik Figura Foto

Megapolitan
Anjingnya Mati Usai Dititipkan ke 'Pet Shop', Pemilik Buat Laporan ke Polisi

Anjingnya Mati Usai Dititipkan ke "Pet Shop", Pemilik Buat Laporan ke Polisi

Megapolitan
Baru Bebas 3 Minggu Lalu, Residivis Kembali Ditangkap karena Masuk Jaringan Narkoba

Baru Bebas 3 Minggu Lalu, Residivis Kembali Ditangkap karena Masuk Jaringan Narkoba

Megapolitan
Petugas Bea Cukai Cek Kargo Isi Mobil Balap Formula E

Petugas Bea Cukai Cek Kargo Isi Mobil Balap Formula E

Megapolitan
Percobaan Pencurian Sepeda Motor Terjadi di Matraman, Pelaku Ancam ART dengan Senjata Api

Percobaan Pencurian Sepeda Motor Terjadi di Matraman, Pelaku Ancam ART dengan Senjata Api

Megapolitan
Permukiman yang Terbakar di Pasar Gembrong Direvitalisasi, Pemkot Akan Sediakan Taman Bermain

Permukiman yang Terbakar di Pasar Gembrong Direvitalisasi, Pemkot Akan Sediakan Taman Bermain

Megapolitan
Grand Launching JIS Jadi Acara Pamungkas HUT Ke-495 DKI Jakarta

Grand Launching JIS Jadi Acara Pamungkas HUT Ke-495 DKI Jakarta

Megapolitan
Kendaraan yang Belum Uji Emisi Akan Dikenakan Sanksi Tarif Parkir Tertinggi pada Juni 2022

Kendaraan yang Belum Uji Emisi Akan Dikenakan Sanksi Tarif Parkir Tertinggi pada Juni 2022

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.