Tarif KRL Akan Naik, YLKI Sebut Masyarakat Setuju asal Ada Peningkatan Pelayanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menaikkan tarif KRL Commuter Line pada awal April 2022.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, masyarakat banyak yang menyetujui hal tersebut asal diiringi dengan peningkatan pelayanan.

Hal tersebut berdasarman survei yang dilakukan oleh YLKI pada Oktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek dan Rangkasbitung.

Terdapat dua aspek penting bagi pemerintah untum mempertimbangkan kenaikan tarif KRL, yaitu Ability To Pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar dan Willingness To Pay (WTP) atau keinginan untuk membayar.

Dari hasil survei tersebut, ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5.000 pada 25 km pertama.

Sedangkan untuk tarif 10 km pertama direkomendasikan agar tidak naik tarifnya.

"Karena aspek ATP-nya lebih rendah daripada tarif eksisting," kata Tulus Abadi saat dihubungi oleh Kompas.com, Minggu (16/1/2022).

Atas dasar tersebut, menurut dia, untuk mengimbangi kenaikan tarif, pemerintah harus meningkatkan pelayanan pada moda transportasi KRL.

"Sebagaimana aspirasi 1.065 responden atau lebih dari 50 persen, agar KAI/PT KCI harus tingkatkan pelayanan," ujar Tulus.

Di sisi lain, Tulus menilai bahwa kenaikan tarif KRL dinilai masih rasional dan masuk akal. Sebab, sejak 2016, tarif KRL belum pernah naik sama sekali.

Lain hal jika pemerintah akan menambah besaran dana Public Service Obligation (PSO) bagi PT KAI. Kenaikan tarif KRL tersebut akan tidak masuk akal, jika hal tersebut akan dilakukan pemerintah.

Namun, jika pemerintah tidak akan menambah dana PSO, bukan tidak mungkin opsi kenaikan tarif KRL akan terealisasi.

"Jika pemerintah tak mampu menambah dana PSO, maka opsi kenaikan tarif KRL menjadi tak terhindarkan, walau terasa pahit bagi konsumen," tutup Tulus.