Warga Rusunawa Tuntut Pencopotan Kepala KSOP Marunda karena Dituding Berpihak pada PT KCN

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, menuntut pencopotan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda Isa Amsyari sebagai tindak lanjut dari pencemaran lingkungan di sana.

Ketua Forum Rusunawa Marunda Didi Suwandi mengatakan, pihak KSOP Marunda terkesan membantah adanya pencemaran lingkungan di sana yang disebabkan oleh aktivitas bongkar muat batu bara PT Karya Citra Nusantara (KCN).

KSOP juga dituding bertindak layaknya juru bicara PT KCN, alih-alih menindaklanjuti laporan warga soal pencemaran abu batu bara di Marunda.

"Intinya kami minta pihak kementerian untuk segera mencopot KSOP Marunda karena sudah melakukan pembiaran. Ini bisa jadi gugatan hukum karena dia sebagai regulator sudah melakukan pembiaran sehingga perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut tidak menjalankan regulasi," ujar Didi.

Hal tersebut ia sampaikan saat audiensi bersama Kepala KSOP Tanjung Priok Wisnu Handoko di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (5/4/2022).

Warga Rusunawa Marunda berharap KSOP Marunda menjalankan regulasi yang ada dan bisa memonitor serta mengevaluasi aktivitas pelabuhan di Marunda.

Lebih lanjut, Didi mengatakan bahwa pihak KSOP Marunda tidak menjalankan tugas, pokok, dan fungsi sebagai otoritas pelabuhan.

Seharusnya, ujar dia, KSOP Marunda mengevaluasi dan melakukan monitor di wilayah kerjanya.

"Artinya seharusnya saat kami nyatakan ada pencemaran, harusnya (KSOP melakukan) koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, bukan malah jadi juru bicara PT KCN dan melakukan pembenaran-pembenaran," kata dia.

Bahkan, ujar Didi, Kepala KSOP Pelabuhan Marunda mengatakan bahwa di wilayah kerja mereka tidak ada pelanggaran dan menyatakan bahwa pencemaran batu bara bukan berasal dari pelabuhan.

Padahal, menurutnya, pencemaran salah satunya terjadi karena mobil truk pengangkut batu bara tidak menggunakan terpal sehingga debu batu bara bertebaran ketika diangkut melewati permukiman warga.

"Ini sangat menyakitkan bagi kami. Kalau sesuai SOP, pasti debu batu bara sudah tidak ada lagi," kata dia.

Diketahui, audiensi pada Selasa ini dilakukan oleh Forum Rusunawa Marunda, didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta).

Kedatangan mereka diterima oleh Kepala KSOP Tanjung Priok Wisnu Handoko.

Wisnu mengatakan, pihaknya akan meneruskan keluhan-keluhan warga tersebut ke Kementerian Perhubungan.