Anggota Brimob Sweeping di Halte Palmerah, Periksa Barang Bawaan Hingga Sita Odol Mahasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Brimob bersama polisi berpakaian preman melakukan sweeping di Halte Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

Mereka memeriksa setiap mahasiswa yang hendak menuju ke depan Gedung DPR/MPR RI untuk mengikuti aksi demonstrasi.

Pantauan Kompas.com, para mahasiswa diminta untuk menggunakan jas almamaternya masing-masing dan mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam tas.

Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya barang berbahaya yang dibawa oleh mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada Senin ini.

Tampak petugas mengambil odol yang dibawa para mahasiswa untuk digunakan apabila aksi unjuk rasa yang diikutinya berujung ricuh.

"Buat jaga-jaga aja pak (kalau ada gas air mata)," kata salah seorang mahasiswa.

Setelah menjalani pemeriksaan, para mahasiswa tersebut pun akhirnya dipersilakan menuju ke depan Gedung DPR/MPR RI.

Sebagai informasi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin ini.

Bergeser dari lokasi sebelumnya yang direncanakan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta Pusat.

Ada empat poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusrizal menyebutkan, poin pertama adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

"Bukan aspirasi partai," kata Luthfi dalam keterangannya.

Poin kedua, BEM SI mendesak para wakil rakyat agar menjemput aspirasi rakyat yang telah disampaikan dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah sejak 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Selanjutnya pada poin ketiga, BEM SI menuntut dan mendesak anggota parlemen secara tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode

"Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen," kata Luthfi.

Poin terakhir, BEM SI endesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum terjawab.