Camat Bekasi Selatan Akan Bina Pengurus Pesantren yang Terafiliasi Khilafatul Muslimin

BEKASI, KOMPAS.com - Camat Bekasi Selatan, Karya Sukmajaya, akan melakukan pembinaan terhadap para pengurus Pesantren Ukhuwah Islamiyah yang terafiliasi dengan organisasi Khilafatul Muslimin.

Langkah ini diambil setelah muncul penolakan warga terhadap kehadiran Khilafatul Muslimin di wilayah Pekayon Jaya, Bekasi Selatan.

"Kita akan melakukan pembinaan. Ini bukan hanya tanggung jawab kecamatan saja, namun tanggung jawab warga bersama," ujar Karya, di Kantor Kecamatan Bekasi Selatan, Kamis (16/6/2022).

Menurut Karya, pembahasan terkait pembinaan akan dilakukan pada Jumat (17/6/2022) di aula kecamatan dengan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari aparat keamanan dan pihak pengurus pesantren.

Selain pembinaan, Karya juga mengimbau agar pengurus mengubah nama pesantren dan memasang atribut negara, seperti Bendera Merah Putih.

"Kita imbau untuk memasang Bendera Merah Putih di sana," tuturnya.

Selain itu, Karya akan membuat surat edaran terkait kewajiban melapor bagi warga yang datang dan hendak melaksanakan kegiatan di sekitar wilayah tersebut.

"Ke depan, kita akan membuatkan surat edaran kepada masyarakat yang datang dan wajib melapor 1x24 jam. Jadi, kita bisa mengetahui kegiatan apa saja yang ada di sana," ujar Karya.

Sebelumnya diberitakan, spanduk penolakan warga terhadap Khilafatul Muslimin muncul di wilayah Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Sementara, sebuah pesantren yang dibina oleh organisasi tersebut telah berdiri selama beberapa tahun belakangan.

Keberadaan pesantren itu menjadi polemik lantaran polisi menangkap sejumlah petinggi Khilafatul Muslimin. Organisasi itu diduga memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Adapun Polda Metro Jaya telah menangkap enam petinggi Khilafatul Muslimin dan menetapkan mereka sebagai tersangka.

Satu di antaranya adalah pendiri sekaligus pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, yakni Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia ditangkap pada Selasa (7/6/2022) di Bandar Lampung.

Penangkapan ini bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di wilayah Cawang, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video itu tampak para peserta konvoi terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak yang mengenakan pakaian bernuansa hijau.

Beberapa di antaranya tampak mengibarkan bendera dan membawa poster bertuliskan "Sambut kebangkitan Khilafah Islamiyyah".

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap empat orang berinisial AA, IN, FA, dan SW, yang menjadi tokoh sentral Khilafatul Muslimin.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menuturkan, keempat orang itu ditangkap dari berbagai lokasi di Indonesia pada Sabtu (11/6/2022).

"Yang pertama AA, ini ditangkap di Bandar Lampung, perannya sebagai sekretaris daripada Khilafatul Muslimin yang menjalankan operasional dan keuangan organisasi," tutur Zulpan.

Selain AA, polisi juga menangkap IN yang disebut berperan sebagai penyebar doktrin melalui sistem dan pelatihan ormas Khilafatul Muslimin.

"Kemudian yang ketiga F, ditangkap di Medan. Ini perannya sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana dari Khilafatul Muslimin," imbuh Zulpan.

"Yang keempat, SW, kita tangkap di Kota Bekasi. Ini merupakan perannya sebagai pendiri Khilafatul Muslimin bersama dengan pimpinan tertinggi mereka," kata dia.

Selanjutnya, polisi menangkap AS pada Senin (13/6/2022) di wilayah Mojokerto, Jawa Timur.

Dalam kesehariannya di organisasi, AS mendoktrin orang lain bahwa khilafah dapat menggantikan Pancasila sebagai ideologi.

Selain itu, lanjut Zulpan, AS juga disebut sebagai menteri pendidikan dan penanggung jawab 30 sekolah yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Di sekolah itu, AS diduga menyebarkan doktrin terkait khilafah.

Enam orang tersebut dipersangkakan dengan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kemudian, Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun.