Dana Desa dan Kemiskinan Perdesaan Pasca-Pandemi

Selain pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, pandemi juga berefek pada peningkatan kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, daerah perdesaan mengalami penderitaan yang lebih masif.

Berbeda dengan daerah perkotaan yang mampu berdamai dengan kondisi pandemi, daerah perdesaan justru benar-benar mengalami kelumpuhan perekonomian.

Apalagi ketika pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) beberapa kali, aktivitas perekonomian di perdesaan sangat terhantam bahkan dapat dikatakan seperti mengalami mati suri.

Banyak penduduk daerah perdesaan yang harus menjadi pengangguran akibat pandemi saat itu. Sehingga wajar bila terjadi peningkatan kemiskinan saat pandemi.

Tanpa mengecilkan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya, kemiskinan di perdesaan perlu ditangani dengan lebih serius.

Mengacu pada data yang dilansir BPS, tingkat kemiskinan daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.

Rata-rata tingkat kemiskinan perkotaan adalah sekitar 6-8 persen. Sedangkan kemiskinan perdesaan bisa mencapai dua kali lipatnya, yakni sekitar 12-14 persen.

Sungguhpun begitu, penurunan tingkat kemiskinan di kedua daerah tersebut menjadi sebuah keniscayaan.

Sebelum pandemi terjadi, penurunan kemiskinan memang lebih cepat terjadi di perkotaan dengan pertumbuhan sekitar -5,04 (yoy). Bandingkan dengan daerah perdesaan yang turun hanya sekitar -3,25 (yoy).

Kondisi ini menegaskan bahwa kantong kemiskinan, bahkan yang telah mencapai kondisi akut, kerap dijumpai di daerah perdesaan.

Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan dana desa. Penggunaan dana desa yang tepat dipercaya dapat menurunakan kemiskinan di daerah perdesaan.

Dana desa dapat difungsikan untuk membiayai pembangunan desa yang diharapkan lebih melibatkan masyarakat.

Selain itu, dana desa juga memiliki peran vital dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Harapannya, dana desa dapat menggenjot aktivitas ekonomi di perdesaan.

Mengacu pada data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dana desa yang disalurkan pemerintah melaui skema APBN menunjukkan perkembangan yang signifikan setiap tahunnya.

Bahkan pada saat pandemi, dana desa tidak mengalami penyusutan dan justru semakin meningkat.

Lantas pertanyaannya, pada kondisi pascapandemi, apakah dana desa mampu mempercepat penurunan kemiskinan di perdesaan? Atau, apakah terjadi refocusing anggaran dana desa sebagai imbas adanya pandemi kemarin?

Meminjam konsep lingkaran kemiskinan Nurkse, proses pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan tidak dapat berjalan secara autopilot.

Terlepas dari ada atau tidaknya dorongan dan bantuan dari pihak lain, penduduk miskin memang dituntut harus mampu berjalan dengan kakinya sendiri.

Hasil riset SMERU Institute menyatakan bahwa anak dari keluarga miskin cenderung tetap menjadi miskin ketika telah dewasa.

Namun di tengah pandemi yang sempat menghantam, peran pemerintah menjadi semakin dinanti.

Tidak hanya dituntut untuk selalu menurunkan kemiskinan, kebijakan untuk menanggulangi pandemi beserta upaya pencegahannya wajib dilakukan pemerintah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan refocusing anggaran menjadi prioritas setiap daerah. Nampaknya opsi tersebut sangat wajar bagi pengambil kebijakan, karena kinerja pemerintah saat pandemi adalah rendahnya kasus penduduk yang terjangkit virus COVID-19.

Menilik data dana desa pada tahun 2021, kondisi pascapandemi yang diyakini menjadi tahun endemi, rata-rata dana desa yang telah masuk ke RKdes adalah lebih dari Rp 64 triliun dari total pagu hampir menyentuh Rp 72 triliun.

Ditinjau dari nilai rata-ratanya, setiap desa di 33 provinsi (mengecualikan Jakarta yang tidak memiliki desa) menerima pagu anggaran sebesar Rp 960 miliar.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan pagu dana desa terbesar, yaitu Rp 8,1 triliun. Sedangkan Kepulauan Riau adalah provinsi dengan pagu dana desa paling sedikit, yakni Rp 276 miliar.

Dua daerah tersebut menempati posisi teratas dan juru kunci sebab memiliki desa yang paling banyak dan sedikit, 7.809 desa dan 275 desa.

Dikaitkan dengan prestasi penurunan kemiskinan di perdesaan, baik Jawa Tengah dan Kepulauan Riau sudah menunjukkan capaian yang patut diapresiasi.

Masing-masing memiliki tingkat kemiskinan perdesaan sekitar 12,44 persen dan 10,45 persen. Relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain yang mencapai 13,05 persen.

Perhatian khusus nampaknya perlu diberikan kepada provinsi dengan tingkat kemiskinan perdesaan yang ekstrem.

Setidaknya ada lima provinsi dengan kemiskinan perdesaan yang sangat parah, yaitu: Papua (36,5 persen), Papua Barat (33,5 persen), Nusa Tenggara Timur (24,42 persen), Gorontalo (24,38 persen), dan Maluku (24,34 persen).

Tingginya angka kemiskinan perdesaan di daerah tersebut mengisyaratkan terjadinya kemiskinan absolut atau kemiskinan ekstrem.

PBB dalam Report World Summit for Social Development (1995) mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi.

Kemiskinan jenis ini tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi juga ketersediaan jasa dan aksesibilitas terhadapnya.

Kepala BPS, Margo Yuwono, menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem tidak cukup diselesaikan hanya dengan berbagai intervensi bantuan sosial, karena penyebabnya bisa bersifat sistemik, salah satunya permasalahan infrastruktur.

Akses menuju kantor desa, fasilitas kesehatan, tempat usaha juga menjadi faktor penting penyebab kemiskinan ekstrem.

Dana desa menyediakan bantuan pendanaan yang dikelola dengan mandiri. Untuk mengurangi kemiskinan perdesaan, dana desa dapat dimanfaatkan melalui tiga skema.

Pertama, membangun fasilitas dan sarana prasarana. Ini dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastuktur kebutuhan primer penduduk.

Kedua, mengembangkan badan usaha milik desa atau BUMDES. Ini diperlukan untuk mempercepat aktivitas ekonomi perdesaan.

Seringkali penduduk desa memiliki solidaritas yang tinggi dan bekerja bergantung pada alam, seperti petani, peternak, dan nelayan.

Berkembangnya BUMDES baik secara langsung ataupun tidak, akan berimbas pada semakin kencangnya perputaran roda perekonomian desa.

Tentu penduduk miskin seyogyanya menikmati porsi kue pembangunan yang lebih besar.

Terakhir, memberikan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial. Sebagai program jaring pengaman sosial, baik BLT maupun bansos, diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar meringankan beban mereka.

Namun yang perlu disorot adalah perihal ketepatan penyaluran bantuan. Seringkali data yang dipegang pemerintah daerah tidak sinkron dengan data dari desa. Artinya kedepan perlu upaya harmonisasi yang lebih intens antarstakeholders.

Akhir kata, kemiskinan perdesaan tidak akan mampu terselesaikan tanpa adanya perhatian yang serius dari pemerintah.

Peran pemerintah dalam mengintervensi kegiatan ekonomi pedesaan sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pedesaan dalam menghadapi pandemi.

Dana desa yang dikelola secara independen dan bertanggung jawab, sangat diperlukan untuk mengangkat masyarakat miskin keluar dari jurang kemiskinan, semoga.