16 Pihak di Kepulauan Seribu Belum Serahkan Kewajiban Sebagai Pemegang SIPPT, Bupati: Sudah Bertahun-tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengungkapkan, terdapat 16 pihak yang belum menyerahkan kewajiban masing-masing sebagai pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Menurut dia, hal itu telah terjadi sejak lama.

"Sudah lama itu (belum menyerahkan kewajiban), bertahun-tahun," kata Junaedi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2022).

Junaedi berujar, kewajiban 16 pihak itu adalah menyerahkan 40 persen lahan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu.

Sebelum menyerahkan, belasan pihak itu wajib membuat sertifikat atas seluruh lahan masing-masing.

Di satu sisi, nilai jual objek pajak (NJOP) di sana naik hingga 1.000 persen sejak 2016.

Ia menilai, kenaikan NJOP hingga 1.000 persen itu lah yang menyebabkan ke-16 pihak itu masih belum menyerahkan 40 persen lahan masing-masing.

"Sebelum diserahkan ke pemerintah daerah yang 40 persen, semua luasan (lahan) itu harus disertifikatkan," ujar Junaedi.

"Sementara, NJOP-nya kemarin hampir 1.000 persen naiknya. Ketika mau memproses, mahal dalam biaya penyertifikatan," sambung dia.

Oleh karena itu, Pemkab Kepulauan Seribu ingin belasan pihak itu bisa membuat sertifikat atas 40 persen lahan masing-masing terlebih dahulu.

Permintaan itu ia tujukan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Saya menginginkan bagaimama yang 40 persen dulu disertifikatkan, jangan seluruhnya. Itu yang saya harapkan ke bpn, untuk percepatan," ucap Junaedi.

Selain itu, ia mengeklaim bahwa Pemkab Kepulauan Seribu telah bersurat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menurunkan NJOP di sana.

"Kami bersurat ke Pak Gubernur (Anies) bagaimana pulau tersebut kami turunkan NJOP-nya," kata Junaedi.