Massa Buruh Mulai Banjiri Halaman Depan Gedung Balai Kota DKI

Berdasarkan pantauan Kompas.com, massa tampak mulai memadati halaman depan Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 10.45 WIB.

Tampak ada satu mobil komando yang digunakan massa untuk berorasi mengenai tuntutannya.

Ketua Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta Winarso mengatakan, hari ini massa yang akan ikut aksi unjuk rasa sekitar 200 orang.

Saat ini pihaknya masih menunggu peserta lainnya yang masih dalam perjalanan menuju Balai Kota DKI Jakarta.

"Hari ini info sekitar 200 orang dan sedang menuju kemari kira-kira ada 100 orang. Kami masih menunggu kawan-kawan yang masih meluncur ke sini," kata Winarso di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Winarso menjelaskan pihaknya mengadakan aksi ini untuk mendorong agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan banding atas putusan dari Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022.

"Tentunya kami datang ke sini adalah berharap agar Pak Gubernur mau melakukan upaya banding secepatnya dan memang ini adalah hasil diskusi kita bahwa putusan PTUN itu sangat tidak mendasar," ujar dia.

Untuk diketahui, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Kemudian, majelis hakim mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut kepgub tersebut.

"Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian putusan majelis hakim.

Putusan lainnya, majelis hakim mewajibkan Anies selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan baru mengenai UMP tahun 2022 berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Kemudian, majelis hakim menghukum tergugat intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 642.000.

Adapun DPP Apindo DKI Jakarta resmi menggugat Anies terkait kenaikan UMP 2022 ke PTUN Jakarta pada 13 Januari 2022.