Monumen Kemanusiaan Kampung Susun Cakung

Patung kucing itu duduk sambil mata memandang ke arah para pengunjung kawasan kampung susun yang dibangun Pemprov DKI Jakarta khusus bagi para warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang pada tanggal 28 September 2016 digusur atas nama pembangunan infrastruktur.

Pada bagian bawah penyangga patung kucing sebagai tokoh monumen kemanusiaan tersebut, tertulis teks prasasti sebagai berikut, “MONUMEN KEMANUSIAAN 28 September 2016 di kawasan Bukit Duri, seekor kucing bernama Libi menyaksikan betapa manusia menggusur tanah dan gubuk milik sesama manusia secara sempurna melanggar hukum, hak asasi manusia, Agenda Pembangunan Berkelanjutan, UUD 1945 serta sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.

Monumen kemanusiaan tersebut dipersembahkan Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan kepada bangsa Indonesia. Persembahan itu diiringi permohonan agar jangan sampai peristiwa tragedi kemanusiaan yang telah terbukti terjadi bukan hanya di Bukit Duri, melainkan juga di Kalijodo, Kalibata, Pasar Akuarium, Tulang Bawang, Kulon Progo, Kendeng, Kanipan, Wadas, Buol, Papua, dan lain-lain tempat dan waktu, kembali berulang terjadi di persada Nusantara tercinta nan indah permai gemah ripah loh jinawi tata tenteram kerta raharja ini.

Tak perlu diragukan lagi bahwa tujuan pembangunan infrastruktur sangat mulia, yaitu bukan untuk menyengsarakan, melainkan justru menyejahterakan rakyat. Demi mendukung upaya menyejahterakan rakyat itulah maka Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) telah resmi memaklumatkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati para negara anggota PBB termasuk Indonesia sebagai pedoman penatalaksanaan pembangunan planet Bumi abad XXI tanpa merusak alam serta tanpa menyengsarakan masyarakat adat dan rakyat miskin.

Saya pribadi siap menjadi saksi hidup bahwa tidak kurang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berulang kali menegaskan bahwa beliau tidak menginginkan penggusuran rakyat miskin kembali terjadi di Indonesia. Sebab, Jokowi sendiri sudah tiga kali di masa remaja di Solo, secara langsung merasakan betapa berat penderitaan akibat digusur atas nama pembangunan infrastruktur.

Berarti, dengan berbekal pedoman Agenda Pembangunan Berkelanjutan serta penegasan kemanusiaan Presiden Jokowi, sebenarnya para penata laksana pembangunan infrastruktur di Indonesia pasti mampu jika mau menatalaksanakan tugas sangat mulia mereka tanpa harus merusak alam dan tanpa harus menyengsarakan masyarakat adat dan rakyat miskin.

Jika mau, pasti mampu. Jika ternyata tidak mampu, berarti masalahnya adalah sekadar tidak mau belaka.