Tolak Kenaikan Harga BBM, Unjuk Rasa Buruh Bakal Kian Masif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok buruh bakal terus menggelar unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, demonstrasi buruh akan digelar secara masif di berbagai daerah sampai harga BBM kembali turun.

"Aksi akan meluas, kita pastikan bisa saja seminggu sekali sebulan dua kali," kata Said, saat berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Selain itu, buruh juga mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) atau panitia kerja (panja) dalam membahas kenaikan harga BBM.

"Kami memastikan, jika Panja atau Pansus tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," kata Said.

Unjuk rasa tersebut setidaknya diikuti oleh 2.000 buruh dari wilayah Jabodetabek. Sementara, serikat buruh di daerah lain menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah provinsi.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM," kata Presiden Partai Buruh itu.

Said mengatakan, rencananya buruh akan menggelar demonstrasi serentak di seluruh provinsi. Namun hanya serikat buruh di 20 provinsi saja yang bisa berunjuk rasa.

Serikat buruh di sejumlah provinsi tidak bisa menggelar unjuk rasa secara serentak untuk menolak kenaikan harga BBM.

Said mencontohkan, serikat buruh di Papua hingga saat ini urung melakukan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Sebab, situasi di sana belum aman dan dapat membahayakan para buruh.

Oleh karena itu, demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, juga bertujuan untuk menyuarakan tuntutan para buruh di daerah lain, tidak hanya Ibu Kota.

Di samping kenaikan harga BBM, buruh juga menyampaikan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta upah minimum pada 2023 naik hingga 13 persen.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9/2022). Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.