Salin Artikel

Saat Ribuan Buruh Berkumpul di DPR, Sindir Para Wakil Rakyat yang Bergeming soal Kenaikan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi demonstrasi yang digelar buruh di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (6/9/2022), berlangsung tertib. 

Ribuan buruh yang berkumpul menyuarakan penolakan mereka atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan damai. 

Namun, demonstran kecewa karena tak ada satu pun wakil rakyat yang keluar untuk menemui mereka. 

Sindiran untuk Wakil Rakyat 

Dalam aksinya di depan gedung DPR itu, para buruh banyak menyindir para wakil rakyat mereka yang hanya diam saat pemerintah menaikkan harga BBM. 

Padahal, buruh merasa kebijakan pengalihan subsidi BBM ini membuat hidup mereka dan rakyat kebanyakan makin sulit. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan langkah konkret apa yang dilakukan para anggota DPR terkait kenaikan harga BBM. 

Padahal, mayoritas fraksi di DPR sudah menyatakan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

"Saya mendengar dari sembilan fraksi, enam menolak, dua abstain, hanya satu menyatakan setuju. Tapi sampai siang ini mereka tidak keluar (menemui kami)," kata Said Iqbal.

Said Iqbal menilai, langkah sejumlah fraksi yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM itu hanya lah retorika belaka guna menarik simpati rakyat.

Ia meminta DPR melakukan tindakan nyata jika memang menolak kenaikan harga BBM.

"Bentuk panja atau pansus DPR, gunakan hak interpelasi, hak angket, itu hak DPR, jangan basa basi dengan retorika di media," kata Iqbal.

Tangisan Puan Diungkit

Pengunjuk rasa dari kelompok buruh juga secara khusus sempat menyindir Ketua DPR Puan Maharani soal kenaikan harga BBM.

Sindiran kepada Puan dilontarkan oleh Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi, Gunarto.

Gunarto menyampaikan, Puan dan sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sempat menangis ketika terjadi kenaikan harga BBM pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita semua tahu bahwa dulu ketika di zaman SBY, semua kadernya PDI-P, wabil khusus Puan Maharani yang sekarang Ketua DPR, itu kan nangis-nangis pas ada kenaikan BBM. Nangis-nangis begitu seolah-olah berpihak kepada rakyat," ujar Gunarto, dalam orasinya.

Namun demikian, kata Gunarto, kini Puan tak lagi memberikan respons terhadap kenaikan harga BBM.

Dia menyayangkan sikap Puan yang saat ini seolah tak lagi berpihak kepada rakyat dan tidak mendengarkan aspirasi para buruh.

"Hari ini kita cari, hari ini kita pengin minta statement-nya, apa statement dia terhadap kenaikan BBM ini kepada rakyat? Apakah akan nangis-nangis lagi atau bagaimana," kata Gunarto.

Ancam Mogok Nasional

Aksi yang diklaim diikuti oleh 2.000 buruh itu kemudian bubar sekitar pukul 14.30.

Sampai massa buruh membubarkan diri, tak ada satu pun anggota atau pun pimpinan dewan yang keluar untuk menemui mereka.

Said Iqbal menyebut bahwa sikap anggota DPR RI yang tidak mau keluar menerima aksi mereka sebagai sikap penakut.

"Sampai siang ini mereka tidak keluar, nampaknya mereka takut untuk membentuk panja atau pansus," ujar Iqbal.

Said Iqbal mengancam apabila DPR tidak menggubris usulan mereka, ada ribuan massa buruh yang siap melakukan aksi sepanjang sisa tahun 2022.

Kaum buruh, kata Said Iqbal, akan melakukan aksi di berbagai daerah setiap hari Kamis dan akan menggelar aksi mogok nasional jika usulan pembentukan pansus tidak terlaksana.

"Kami tunggu sampai Desember 2022, aksi kami akan jalankan terus," ucap Said Iqbal.

Fraksi PKS Temui Demonstran Mahasiswa

Setelah massa buruh bubar dan meninggalkan gedung DPR, giliran massa mahasiswa yang melanjutkan aksi menolak kenaikan BBM. 

Sore itu, baru lah salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) muncul di hadapan massa. 

Di hadapan demonstran, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto memamerkan sikap anggota fraksinya yang walk out dari Sidang Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun DPR RI, Selasa.

Saat diperkenankan naik ke atas mobil komando, Mulyanto mengatakan bahwa pihaknya baru saja mengikuti sidang paripurna yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Apa yang kami sampaikan di dalam. Kami baru saja menyatakan, PKS menolak kenaikan BBM," ujar Mulyanto.

Selain itu, lanjut Mulyanto, pihaknya bahkan langsung meninggalkan sidang paripurna tersebut untuk menemui massa aksi yang didominasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mulyanto mengeklaim apa yang dilakukan oleh Fraksi PKS di DPR RI adalah bentuk dukungan terhadap aksi penolakan kenaikan harga BBM.

"Bukan hanya itu saja, PKS bahkan walk out dari forum paripurna dan langsung menuju kesini," kata Mulyanto.

Alasan Pemerintah Naikkan Harga BBM

Pemerintah resmi menaikkan harga tiga jenis BBM sejak Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

Rinciannya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.

Angka ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan.

Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut ke masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/07/05170001/saat-ribuan-buruh-berkumpul-di-dpr-sindir-para-wakil-rakyat-yang

Terkini Lainnya

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Megapolitan
74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke