Bebas Bersyarat, Pinangki Wajib Lapor Diri ke Bapas Jaksel hingga Desember 2024

Kepala Bapas Jaksel Ricky Dwi Biantoro mengatakan, Pinangky wajib lapor diri satu bulan sekali terhitung sejak hari ini hingga 15 Desember 2024.

"Ibu Pinangki telah melakukan lapor diri pertama. Yang bersangkutan melaksanakan pembimbingan hingga tanggal 15 Desember 2024. Wajib lapor diri setiap bulannya," kata Ricky di kantor Bapas Jaksel, Kamis.

Lapor diri selama dua tahun ke depan wajib dijalani Pinangki sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Ricky menjelaskan, pelaporan diri yang dijalani Pinangki dilakukan secara tatap muka atau datang langsung ke kantor Bapas Jaksel.

Bapas Jaksel akan melakukan pembimbingan kepribadian, kemandirian, dan pengawasan terhadap Pinangki secara langsung.

"Bentuk pembimbingan seperti konseling, tatap muka dengan pembimbing pemasyarakatan. Akan ada bimbingan kepribadian seperti yang saya sampaikan, kepribadian dan kemandirian untuk Ibu Pinangki," kata Ricky.

Pinangki menjadi satu dari empat terpidana korupsi tahanan Lapas Tangerang yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Tiga orang lainnya yakni mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, mantan Dirut Jasa Marga Desi Ariyani, dan Mirawati Basri.

Keempat orang itu disebut telah memenuhi prosedur operasional standar dan proses pertimbangan pembebasan bersyarat (PB) yang berlaku.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar lapas bagi narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidana dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

"Itu berproses, sudah memenuhi syarat administratif dari masa terpidana, yang pasti sudah lebih dari setengah, dan dia mencapai dua pertiga, berkelakuan baik, dan sebagainya," ujar Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Tangerang Masjuno di Lapas Kelas IIA Tangerang.

Kasus korupsi Pinangki

Nama Pinangki Sirna Malasari mulai mengemuka setelah terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, buronan kasus skandal Bank Bali yang ditangkap di Malaysia pada Juli 2020.

Pinangki sebelumnya berstatus sebagai kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

Majelis Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi empat tahun penjara karena alasan ibu rumah tangga.