Ketika Depok Terseret Perseteruan PDI-P dan PKS soal Kenaikan Harga BBM, Prestasi Wali Kota Dipertanyakan...

Hal itu disampaikan Hasto dalam merespons banyaknya spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang kader PKS.

Di Kota Depok, berdasarkan penelusuran Kompas.com, terdapat beberapa spanduk penolakan kenaikan harga BBM yang dipasang di Jalan Raya Juanda dan Jalan Tole Iskandar.

Spanduk tersebut bertulisan "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi! Jangan Bikin Rakyat Tambah Sengsara".

Tak hanya itu, terpasang juga wajah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari PKS Mahfudz Abdurrahman dalam spanduk tersebut.

Prestasi kepala daerah Depok dipertanyakan...

Hasto mengatakan, tak masalah jika PKS dan partai politik lainnya menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Namun, menurut Hasto, sebelum mengkritik kebijakan pemerintah, PKS semestinya melakukan autokritik terlebih dahulu.

Hasto kemudian mempertanyakan hasil kepemimpinan PKS di Kota Depok.

"Sekarang tampilkan saja kepala daerah mana dari PKS yang berprestasi? Kota Depok puluhan tahun dipimpin PKS, tetapi bagaimana prestasinya? Itu baru memimpin kota, belum memimpin Indonesia yang begitu kompleks," kata Hasto dalam siaran pers, Sabtu (17/9/2022).

Kader PKS bahkan melakukan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM.

"Sebetulnya gini, nanti kita buktikan. Ini memang kepedulian murni PKS terhadap rakyat kecil, atau oportunisme politik memanfaatkan situasi (kenaikan harga BBM)," kata Ikravany, Senin (19/9/2022).

Menurut Ikravany, respons Hasto Krisyanto terhadap sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM merupakan upaya untuk mengungkapkan motif partai tersebut.

"Ini kan menguji sebenarnya bahwa ini karakter dari kritik ini apa? Kepedulian pada rakyat kecil atau oportunisme politik," ujar Ikravany.

Sepatutnya, Idris mengatakan, isu tersebut tak dibenturkan dengan kinerja pemerintah daerah ataupun kondisi daerah itu sendiri.

"Sejatinya sih jangan dibenturkan ya isu politik dengan kerja eksekutif (pemerintah daerah), karena ekskutif juga masih bagian dalam politik pemerintahan," kata Idris di Alun-alun Kota Depok, Senin.

Idris menuturkan, pemerintah daerah pasti mengikuti kebijakan pemerintah pusat, termasuk soal kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, dia kembali menegaskan bahwa isu politik jangan dibenturkan dengan kebijakan daerah.

"Makanya isu politik jangan dibawa juga dengan kritik terhadap kondisi daerah, nanti akan jadi bermasalah," tutur Idris.

Bahkan, Idris mengingatkan Hasto untuk berhati-hati dalam berucap. Menurut Idris, pernyataan Hasto bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

"Namanya figur publik, apalagi tingkat nasional, itu dalam ber-statement sejatinya penuh dengan pertimbanganlah ya. Karena itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi bumerang gitu, kalau dia (Hasto) salah memberikan statement," ujar Idris.