Buruh, Petani, hingga Mahasiswa Bakal Demo di DPR/MPR, Rekayasa Lalu Lintas Situasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Rekayasa lalu lintas di Jalan Raya Gatot Subroto dan sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/9/2022), bersifat situasional.

Seperti diketahui, aliansi buruh, petani, nelayan, hingga mahasiswa akan menggelar demonstrasi untuk menyuarakan isu-isu terkait agraria dan menolak kenaikan harga BBM di Gedung DPR pada hari ini pukul 10.00 WIB.

"Situasional karena DPR halaman cukup luas mudah-mudahan sih tidak sampai menutup Jalan Gatot Subroto," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, Selasa (27/9/2022).

Komarudin pun mengimbau agar massa aksi menyampaikan aspirasinya dengan tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan begitu, Komarudin berharap aksi demonstrasi yang berlangsung di depan komplek parlemen itu tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat.

"Jadi saling menghormati, karena aktivitas masyarakat Ibu Kota ini sangat padat. Silakan berbagi tempat karena tentunya kita juga mengharapkan seluruh aktivitas bisa berjalan dengan lancar," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, aliansi petani, buruh, dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Aksi yang akan berlangsung pada Selasa (27/9/2022) mulai pukul 11.00 WIB itu juga akan diikuti oleh massa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika mengatakan, massa aksi mendesak MPR RI untuk mengevaluasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR RI atas pelaksanaan reforma agraria.

"Akibat enam dekade UUPA 1960 dan dua dekade TAP MPR tidak dijalankan secara penuh dan konsekuen, ekonomi politik agraria kita menjadi semakin liberal, menghasilkan krisis agrarian dan kerusakan lingkungan yang semakin memburuk," ucap Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.

Kemudian, massa aksi gabungan ini juga akan menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang semakin membebani masyarakat.

"Pencabutan subsidi BBM bagi rakyat di tengah berjayanya proyek megah Proyek Strategis Nasional (PSN) hanya memperburuk situasi petani dan seluruh lapisan masyarakat kelas bawah," ujar Dewi.