Idris Klaim Perda Kota Religius Depok Disambut Baik Kemenag, tapi Ditolak Kemendagri dan Ridwan Kamil

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius telah dikonsultasikan kepada Kementerian Agama. 

Idris pun mengklaim konten dari Raperda Kota Religius itu disambut baik oleh Kemenag.

"Ada datanya kalau enggak salah tanggal 2 November 2021, yang isinya berdasarkan hasil konsultasi. Kemenag menyambut baik raperda tersebut dan menyatakan bahwa isi raperda  tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah," kata Idris dalam siaran persnya, Kamis (6/10/2022).

Selain itu, Idris juga menyebut penyusunan Raperda itu telah dikonsultasikan kepada para pakar dan biro hukum Pemkot Depok.

"Iya secara pokok-pokok pikiran dan juga konten dari PKR ini, kami sudah konsultasi. Bahkan kita panggil untuk kita bermusyawarah dengan pakar pakar dari UI," kata Idris 

"Kita disini punya tim sinergitas, kita punya tim biro hukum, itu sudah dibicarakan secara matang tentang masalah konten ya," sambung dia.

Selanjutnya, Raperda itu pun juga telah disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.

Oleh karena itu, Idris pun heran mengapa Raperda Penyelenggaraan Kota Religius itu justru ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kekecewaan dan keheranan itu diungkapkan Idris beberapa waktu lalu.

"Kami punya Perda Penyelenggaraan Kota Religius, tapi sayang sekali sudah disahkan di Dewan, tetapi tidak disetujui oleh Kementerian dan Gubernur juga enggak mendukung," kata Idris Jumat (30/9/2022) lalu.

Idris mengungkapkan, Kemendagri menolak perda tersebut karena mengandung kata "religius" dan menilai perda itu masuk ranah agama.

Idris menduga Kemendagri tidak melihat substansi di dalam Perda Penyelenggaraan Kota Religius tersebut.

"Ada kata-kata religius, saya bilang baca dulu dong di dalamnya. Kalau dibaca substansinya, insya Allah akan paham semuanya. Jangan hanya melihat kata-kata religius," ungkap Idris.

Kendati mengandung kata "religius", Idris membantah Perda Penyelenggaraan Kota Religius mengatur tentang pemakaian hijab ataupun mengatur peribadatan umat beragama.

Idris menegaskan, perda itu dilahirkan semata-mata untuk mengatur kerukunan umat beragama.

"Padahal, kami tidak mengarah kepada mengatur orang memakai jilbab atau orang sholat, enggak, (tetapi urusan) kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi itu ada di perda," ujar Idris.