Buruh Gelar Unjuk Rasa di Kawasan Patung Kuda, Protes Kenaikan Harga BBM hingga Tolak Pengesahan Omnibus Law

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang tergabung dari beberapa serikat dan konfederasi buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).

Demonstrasi bertajuk "Aliansi Aksi Sejuta Buruh" berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), turunkan harga sembako hingga menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada pukul 13.30 WIB, massa buruh tampak sedang membentuk barisannya.

Sementara itu, massa buruh dari berbagai konfederasi juga terlihat terus berdatangan ke kawasan Patung Kuda.

"Ayo kawan-kawan mari merapikan barisan, agar bisa cepat kita mulai aksi unjuk rasa hari ini," ujar orator melalui pengeras suara.

Massa buruh juga membawa sejumlah atribut berupa bendera dan membentangkan spanduk besar bertuliskan "Batalkan Kenaikan Harga BBM, Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, Turunkan Harga Sembako, Tolak RUU KUHP".

Adapun, aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk respons atas kenaikan harga pertalite, solar, dan pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.