PSI: Normalisasi Sungai Ciliwung adalah Kewajiban Setiap Gubernur DKI

“Normalisasi sungai itu sebenarnya sudah tertera kok, dalam banyak rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, itu sudah ada sebenarnya,” kata Rian saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2022).

“Jadi emang gubernur, pejabat gubernur, siapapun lah ya itu hanya administratif saja, administrator saja,” tambah dia.

Menurut Rian, proyek atau program normalisasi Sungai Ciliwung tidak perlu lagi dijadikan janji-janji manis, melainkan menjadi tanggung jawab setiap pemimpin DKI Jakarta untuk ke depannya.

Pasalnya, normalisasi sungai sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PRJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

“Tinggal menjalankan saja rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah yang sudah ada, terkait normalisasi fungsi sungainya, bukan hanya sumur resapan (drainase vertikal),” ujarnya.

Ia menambahkan, normalisasi sungai lebih penting dibandingkan dengan proyek sumur resapan.

Sebab, menurut Rian, sumur resapan sejauh ini belum terbukti efektif mengatasi persoalan banjir di Jakarta di berbagai wilayah Ibu Kota sampai saat ini.

“Sekarang sedisplin apa Pemprov DKI, seintens apa Pemprov DKI untuk menormalisasi fungsi sungai, pengedukan lumpur, pembangunan tembok-tembok penghalang karena itu menjadi penting,” ucap dia.

Untuk diketahui, proyek normalisasi Sungai Ciliwung merupakan proyek penanggulangan banjir yang dicetuskan di masa Gubernur Fauzi Bowo, saat banjir besar Jakarta pada 2012.

Normalisasi kemudian mulai dieksekusi pada kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Normalisasi dengan target 33 kilometer berhasil dikerjakan sepanjang 16 kilometer.

Jakarta berganti pemimpin, masa Gubernur Anies Baswedan normalisasi tak berjalan dan belum ada penambahan panjang proyek yang dimulai dari tahun 2013 itu.