Ancaman Mogok Nasional Jutaan Buruh, Diklaim Bisa Lumpuhkan Kawasan Industri

Ancaman tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

"Pada pertengahan Desember 2022, Partai Buruh, organisasi serikat buruh, serikat petani, perempuan, masyarakat miskin, dan pekerja informal akan melakukan mogok nasional," ujar Iqbal di kawasan Patung Kuda, Rabu.

Iqbal menjelaskan, mogok nasional akan dilakukan sebagai balasan terhadap pemerintah yang hingga saat ini belum juga menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) meski harga minyak dunia menurun.

"Solusinya agar, satu, harga BBM kembali ke harga lama, karena minyak dunia sudah turun. Kedua, menaikkan upah buruh 13 persen," ucap Iqbal.

"Tiga, Omnibus Law sudahlah setop saja, buat apa sih, enggak ada manfaatnya, terutama di klaster ketenagakerjaan dan yang paling penting jangan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, bisa lebih cepat mogok nasional itu," sambung dia.

Kemudian, tiga isu lain yang disuarakan buruh yakni menolak PHK besar-besaran, mendesak pemerintah mewujudkan reforma agraria, dan mendesak pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Mogok nasional disebut akan diikuti jutaan buruh

Menurut Iqbal, rencananya aksi mogok nasional akan diikuti tiga juta hingga lima juta buruh di Indonesia.

Ia bersama serikat buruh lainnya akan mengadakan rapat internal untuk membahas aksi mogok nasional itu.

"Rapat nasional akan kami rancang, diumumkan secara resmi dan akan diikuti tiga juta sampai lima juta buruh serta gerakan sosial lainnya," kata Iqbal.

Iqbal menyebutkan, aksi mogok nasional akan dilakukan pada pertengahan Desember 2022 selama lima hari, yakni Senin hingga Jumat.

"Mogok nasional yang kami maksud adalah di pabrik-pabrik itu kami setop produksi, buruh-buruh keluar tapi didahului oleh pemberitahuan kepada pihak berwenang," sebut Iqbal.

Ia menambahkan, saat aksi mogok nasional dilakukan, para buruh nantinya akan memadati kantor-kantor pemerintahan di berbagai daerah.

"Ada sebagian ke Istana Merdeka, sebagian ada yang datang ke DPR, di daerah-daerah ke kantor gubernur, tapi mayoritas yang di kawasan industri itu lumpuh," ungkap dia.