Kemenkop UKM Bakal Periksa dan Beri Sanksi Pihak yang Tutupi Dugaan Pemerkosaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bakal memberi sanksi bagi pihak yang terlibat atau menutup-nutupi dugaan pemerkosaan yang terjadi di internal mereka.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Kemenkop UKM M Riza Damanik dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (28/10/2022).

"Semisal ada upaya menghambat dalam mencari keadilan. Atau ada upaya mengalangi dan seterusnya. Saya kira itu salah satu subjek yang akan kami dalami," kata Riza.

"Itu kenapa dibentuk tim independen. Tim diminta untuk mengungkap secara menyeluruh sekira ada pihak-pihak yang di dalam ini terlibat dalam rangka untuk menghalangi dan mentupi kebenaran," tutur dia.

Ia mengatakan Kemenkop UKM telah membentuk tim independen untuk mengawal pemeriksaan kasus pemerkosaan tersebut.

Salah satu tugas tim independen adalah merekomendasikan atau mengevaluasi sanksi disiplin yang diberikan kepada para terduga pelaku, setelah berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Adapun dalam dugaan pemerkosaan itu pelaku berjumlah 4 orang. Mereka ialah M, F, N, dan Z. M dan N adalah tenaga honorer. Keduanya diberi sanksi pemecatan. Sementara itu F dan Z selaku pegawai negeri sipil (PNS) diberi sanksi penurunan pangkat.

Sebelumnya diberitakan seorang pegawai perempuan Kemenkop UKM berinisial ND dilaporkan diperkosa empat rekan kerjanya saat perjalanan dinas di luar kota. Pemerkosaan ini terjadi di salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada 6 Desember 2019.

Pelaku yang berjumlah empat orang diidentifikasi dengan inisial M, Z, F dan N. Kasus tersebut sempat diusut oleh kepolisian Bogor namun terhenti sebelum hasil penyidikan dinyatakan lengkap atau P21.

Keluarga pelaku yang merupakan pejabat Kemenkop UKM mendatangi orangtua korban dan meminta korban berdamai. Keluarga pelaku juga meminta korban menikah dengan salah satu pelaku yang masih lajang dan menarik laporan polisi korban.

Kepolisian Bogor pun mendatangi rumah korban dan memfasilitasi pernikahan pelaku dengan korban. Namun kasus ini kembali mencuat setelah pelaku Z yang dinikahkan oleh korban ND meminta bercerai.