Wali Kota hingga Lurah di Jakarta Diminta Tunda Cuti, BKD: Bukan Dilarang, Cuma Diundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya menjelaskan soal penundaan cuti para kepala perangkat daerah hingga lurah di Ibu Kota selama musim hujan.

Maria mengatakan, Surat Edaran (SE) nomor e-0025/SE/2022 itu merupakan imbauan, bukan larangan.

"Jadi bukan dilarang, tapi ditunda. Jadi kalau ditunda itu haknya (cuti) enggak hilang, cuma diganti waktu," kata Maria kepada wartawan, Jumat (28/10/2022).

Maria menambahkan, penundaan cuti itu juga tergantung dari organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

"Edaran itu kan imbauan, jadi kembali kepada OPD masing-masing," ujar Maria.

"Imbauannya itu untuk menunda cuti karena mengantisipasi cuaca ekstrem. Kan takut hujan skala besar segala macam. Khusus OPD terkait, misal (Dinas) SDA, Bina Marga, bencana (BPBD)," kata dia.

Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budo Hartono meminta para kepala perangkat daerah hingga lurah untuk menunda cuti hingga Februari 2023.

Permintaan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) e-0025/SE/2022 tentang Penundaan Cuti Tahunan Selama Musim Penghujan. SE itu ditandatangani oleh Maria Qibtya.

Heru meminta cuti para anak buahnya ditunda dengan alasan penanganan risiko bencana selama musim hujan.

Dalam SE tersebut, terdapat empat poin yang mengatur tentang penundaan cuti.

Dalam poin pertama, Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah (Setda) DKI diminta menunda cuti tahunan.

"Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda Provinsi DKI Jakarta yang melakukan penanganan risiko bencana selama musim penghujan, agar menunda pelaksanaan cuti tahunan selama musim penghujan," tulis Maria.

Kemudian, Maria meminta para wali kota se-DKI dan Bupati Pulau Seribu agar mengistruksikan para wakil wali kota, wakil bupati, sekretaris kota/kabupaten, camat, lurah, dan pejabat lain di bawah mereka untuk menunda cuti tahunan.

Ia menegaskan, penundaan cuti tahunan berkait penanganan risiko bencana selama musim hujan hingga Februari 2023.

Menurut Maria, penundaan cuti tahunan ini tak menghapuskan hak cuti tahunan dan bisa dipakai untuk tahun berikutnya.

Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang cuti pegawai negeri sipil (PNS).

"Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," tutur Maria.