PKS DPRD DKI Minta Pemprov Kembali Buat Sumur Resapan, Katanya Efektif Kurangi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuat sumur resapan atau drainase vertikal.

Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Ia meminta Pemprov DKI membangun sumur resapan di daerah tertentu.

"Fraksi PKS mendorong untuk dilakukan melalui pembuatan sumur resapan dalam pada daerah daerah tertentu," ucapnya.

Dalam hal ini, sumur resapan dinilai harus dibangun di kawasan terendah di lima kawasan administrasi se-Ibu Kota.

Selain sumur resapan, kata Aziz, Pemprov DKI juga disebut harus memperbanyak daerah resapan air atau lubang biopori.

"(Pemprov DKI agar) memperbanyak daerah resapan air yang terhubung dengan saluran air," ujar dia.

Aziz menilai, instalasi sumur vertikal dan resapan air efektif mempercepat surutnya banjir di Ibu Kota.

"Sumur resapan dalam yang dibangun bersama dengan lubang biopori selama ini cukup efektiif dalam mengurangi banjir dan mempercepat surutnya genangan," tutur Aziz.

Untuk diketahui, sumur resapan merupakan program penanganan banjir yang dicetus eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Selama masa kepemimpinan Anies, Pemprov DKI Jakarta menargetkan akan membangun sekitar 1,8 juta sumur resapan.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Kompas.com, target tersebut belum terpenuhi.

Pemprov DKI, per 2020, dilaporkan telah membangun 2.974 titik sumur resapan.

Per Februari 2021, tercatat ada 3.964 titik sumur resapan yang telah dibangun. Kemudian, per November 2021, Pemprov DKI telah membangun 16.035 titik sumur resapan.

Pada Desember 2021, Pemprov DKI berencana membangun 1.150.242 sumur resapan tipe dangkal berkapasitas tampung 11.502.420 meter kubik.

Target tersebut diperkirakan bakal tercapai dalam beberapa tahun.

Namun, berdasarkan catatan Kompas.com, Pemprov DKI belum meneruskan pembangunan sumur resapan di empat wilayah administrasinya, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Sehingga, target satu juta lebih sumur resapan itu belum tercapai hingga kini.