Demokrat DPRD DKI Minta Realisasi Program yang Pakai PMD Terlaksana Sesuai Jadwal

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta memastikan realisasi program yang menggunakan penyertaan modal daerah (PMD) dapat terlaksana sesuai jadwal.

Hal itu disampaikan perwakilan Fraksi Demokrat DPRD DKI Wita Susilowaty saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI, Rabu (9/11/2022).

"Fraksi Partai Demokrat meminta kepada BP BUMD DKI untuk memastikan seluruh PMD yang diberikan tersebut dapat direalisasikan tepat waktu sesuai dengan usulan awal, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta," sebutnya.

Dalam pandangannya, lanjut Wita, Fraksi Demokrat juga meminta BUMD DKI agar lebih kreatif mencari sumber pembiayaan.

Tak hanya itu, BUMD DKI juga disebut harus mengembangkan skema bisnis yang lebih menarik.

Hal ini, kata Wita, dilakukan agar BUMD DKI tak terlalu bergantung kepada PMD yang dialokasikan dari APBD.

"Fraksi Partai Demokrat meminta agar ke depannya, BUMD DKI lebih kreatif untuk mencari sumber pembiayaan," ucapnya.

"Dan mengembangkan skema bisnis lainnya yang menarik bagi kalangan dunia usaha agar tak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD DKI," imbuh Wita.

Untuk diketahui, dalam RAPBD 2023, alokasi PMD untuk sembilan BUMD DKI senilai Rp 5,63 triliun.

Berikut merupakan rincian alokasi PMD kepada sembilan BUMD DKI tersebut:

• PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Rp 4,56 triliun

• PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Rp 577 miliar

• Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Rp 350 miliar

• PDAM Rp 324,6 miliar

• PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Rp 225 miliar

• Perusahaan Daerah (PD) Pal Jaya Rp 100 miliar

• Perumda Dharma Jaya Rp 50 miliar

• PT Jakarta Tourisindo Rp 47,12 miliar

• Asuransi Bangun Askrida Rp 4,3 miliar