1.338 Pengguna Transjakarta Jadi Korban Saldo Terpotong 2 Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdapat 1.338 pengguna Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang saldo kartu uang elektroniknya terpotong dua kali saat melakukan tap in dan tap out di halte Transjakarta sejak 4 Oktober hingga Selasa (15/11/2022).

Jumlah itu berdasarkan laporan para pelanggan serta pencatatan di sistem database Jaklingko.

"Per 4 Oktober, awal implementasi sampai dengan hari ini total keluhan sejumlah 1.338 pengguna layanan Transjakarta yang dilaporkan pada JakLingko Customer Care dan teridentifikasi pada database transaksi di JakLingko Indonesi," ujar Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin, dalam keterangan resminya, Selasa.

PT JakLingko, katanya, melakukan pengembalian dana atau refund sebanyak 3.464 transaksi.

Ia menyebut, jumlah refund memang lebih banyak dari pada pelanggan yang saldonya terpotong dua kali.

Sebab, ada pelanggan yang mengalami saldo terpotong dua kali secara berulang.

"Total refund yang berhasil dikembalikan sejumlah 3.464 transaksi senilai total Rp 11.640.000 untuk para pengguna tersebut," ujarnya.

Ia melanjutkan, permasalahan saldo terpotong dua kali ini saat ini terus diatasi dan jumlahnya sudah berkurang. 

Belakangan ini, per harinya ada kurang dari 20 pelanggan yang melapor terkait saldo terpotong dua kali.

Isi laporan itu, lanjutnya, kebanyakan adalah pertanyaan soal tindak lanjut dari pengurangan saldo yang terjadi di waktu sebelumnya, bukan membuat laporan baru.

"Oleh karenanya, kami mohon agar pelanggan bersabar, karena seluruh permohonan refund yang berhasil terverifikasi akan diproses pengembaliannya sesuai antrian," ucap Kamaluddin.

Transjakarta menerapkan sistem tap in dan tap out dengan saat masuk dan keluar halte bus guna menerapkan tarif integrasi dengan moda transportasi MRT dan KRL. 

Sebelum sistem baru ini diterapkan, pelanggan cukup tap in sekali saat masuk halte.

Dilaporkan ke KPK

PT Transjakarta pun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (15/11/2022), akibat masalah sistem tap in dan tap out ini.

Laporan diajukan oleh mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Musa Emyus, didampingi Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia.

“Ternyata ada indikasi (korupsi), karena pada awal Oktober ada pemotongan dua kali, di-tap in-nya dipotong di-tap out-nya dipotong. Nah itu yang kita pertanyakan, sudah kita buatkan laporannya,” kata Musa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin.

Musa mengatakan, sebagai mantan anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, ia bersama teman-temannya mengusulkan pembentukan PT Transjakarta.

Mulanya, anak perusahaan daerah itu menerapkan pembayaran single tarif. Pembayaran hanya dilakukan satu kali pada saat pengguna menempelkan kartu mereka.

“Ternyata diubah tuh sistem dan dibuat tap in tap out. Itu yang kita pertanyakan,” ujar Musa.

Selain itu, Musa menyoroti sistem pembayaran PT Transjakarta. Transaksi elektronik atau payment gateway itu dilakukan dengan pihak ketiga, tetapi bukan PT Bank DKI.

Idealnya, kata Musa, PT Transjakarta bekerja sama dengan PT Bank DKI untuk mengelola payment gateway.

“Jadi uangnya masuk ke dia dulu. Seharusnya kan kalau ada iktikad baik PT Transjakarta kan bisa bekerja sama dengan PT Bank DKI kan, karena Bank DKI punya izin payment gateway,” tutur Musa.

Karena itu, Musa melaporkan persoalan ini ke KPK. Pihaknya berharap lembaga antirasuah itu menyelidiki lebih lanjut dugaan korupsi dalam penerapan pembayaran tap in dan tap out yang memotong saldo penumpang.

Terkait hal ini, Musa mengaku telah melampirkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi pada PT Transjakarta.

“Ada barang bukti yang pemotongan kedua kalinya diserahkan ke KPK,” kata Musa.