Benarkah Jalur Sepeda di Jakarta Tak Berfungsi seperti Klaim Anggota DPRD DKI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan meniadakan anggaran pembangunan jalur sepeda di tahun 2023 dari jajaran legislatif Pemprov DKI semakin menguat

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai jalur sepeda di Ibu Kota tak berfungsi sebagaimana mestinya.

Menurut dia, jalur sepeda di Ibu Kota DKI Jakarta justru dipakai untuk tempat parkir dan tempat berjualan pedagang kopi keliling alias starling.

"Targetnya (pembangunan jalur sepeda) berapa ratus kilometer, tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda motor dan starling. Kita lihat itu sia-sia," tegas Gilbert.

Ia mengemukakan hal tersebut dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI tentang rancangan APBD DKI tahun anggaran 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/11/2022).

Namun, data yang dimiliki Pemprov DKI justru menunjukkan fakta sebaliknya.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI, pada 2005 jumlah pesepeda per hari hanya mencapai sekitar 47 orang.

Saat ini, seiring penambahan jalur sepeda dan kampanye kepada masyarakat, jumlah pesepeda diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang per hari.

Bahkan penghitungan pada Agustus 2022 mencapai sekitar 4.000 pesepeda per hari.

Berfungsi sesuai penggunaan

Ketua Umum Komunitas Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima turut membantah pernyataan Gilbert yang mengatakan jalur sepeda di Jakarta tak berfungsi sesuai penggunaannya.

Fahmi mengatakan berdasarkan survei Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2021, jalur sepeda terproteksi di Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalur sepeda dengan tingkat okupansi yang cukup tinggi.

"Jalur sepeda Jalan Sudirman memiliki tingkat penggunaan yang penuh dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB dengan total jumlah pesepeda 2.194 (volume dua arah)," ucap Fahmi.

Ia mengatakan penggunaan jalur sepeda tinggi saat pagi hari, baru kemudian menurun pada sore hari, lalu kembali meningkat pada malam hari.

Pesepeda yang melintas saat itu berasal dari latar belakang yang beragam, seperti pekerja, pedagang, dan warga yang berekreasi atau sekadar jalan-jalan.

Hasil survei Tren Penggunaan Jalur Sepeda DKI Jakarta 2019-2022 pun menunjukkan peningkatan frekuensi pesepeda karena adanya pandemi Covid-19.

Namun, tren itu sempat menurun setelah adanya pemberlakuan PPKM darurat. Survei tersebut didasarkan pengamatan pada jalur sepeda Balai Kota-TU Gas, Bundaran Hotel Indonesia-Lebak Bulus, dan Tomang-Jatinegara.

Fokus mengevaluasi

Sejatinya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2023 yang dibuat saat Gubernur Anies Baswedan masih menjabat, terdapat anggaran senilai Rp 38 miliar untuk pembagunan 535,68 kilometer jalur sepeda.

Namun belakangan, anggaran pembangunan jalur sepeda itu dihapuskan karena Dishub DKI hendak fokus pada evaluasi penggunaan ratusan kilometer jalur sepeda yang saat ini sudah ada.

Pada 2022 ini, rencana jalur sepeda yang bakal terbangun hingga akhir Desember mencapai 301,084 kilometer.

"Kami usulkan (anggaran jalur sepeda) untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan melakukan evaluasi secara komprehensif," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta.

(Kompas.com: Rakhmat Nur Hakim/Kompas.id: Stefanus Ato, Fransiskus Wisnu Wardhana Dany/TribunJakarta.com: Dionisius Arya Bima Suci)