Warga Menginap 3 Hari di Depan Kampung Susun Bayam, Minta Kejelasan Waktu Tempati Hunian

Padahal, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) itu sudah diresmikan oleh Anies Baswedan pada Oktober lalu.

Warga, yang belum mendapat kepastian kapan bisa menempati Kampung Susun Bayam, akhirnya menuntut kejelasan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pemilik aset.

Puluhan warga melakukan aksi demonstrasi di depan gerbang masuk Kampung Susun Bayam pada Senin (21/11/2022). Beberapa di antaranya bahkan menginap di sana sampai Rabu (23/11/2022).

Warga bernama Paul (56) mengatakan, sejumlah warga bertahan di depan Kampung Susun Bayam sampai Rabu sore, sampai diadakan pertemuan dengan Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta.

"Pertemuannya kemarin (Rabu) jam 4 (16.00 WIB)," kata Paul kepada Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Menurut Paul, dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI dan Jakpro menawarkan tarif sewa unit Kampung Susun Bayam Rp 1,5 juta per bulan.

Namun, para warga belum merespons tentang tarif sewa. Warga masih menagih janji untuk menempati hunian itu terlebih dahulu.

"Warga masih minta janji untuk tempati dulu hunian, setelah itu baru ajak runding nominalnya," ujar Paul.

Berdasarkan penuturan Paul, warga Kampung Susun Bayam masih menunggu keputusan final terkait waktu menempati Kampung Susun Bayam pada Jumat (25/11/2022) sore.

Pemprov DKI, kata dia, akan mengupayakan 123 KK ini bisa menempati Kampung Susun Bayam sesegera mungkin setelah keputusan final pada Jumat.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Kamis siang, tidak ada lagi warga yang bertahan di depan Kampung Susun Bayam.

Tenda yang semula didirikan di depan gerbang masuk sebagai tempat berteduh pun sudah tidak ada. Saat ini hanya tersisa sampah bekas makanan yang menumpuk di dekat kali.

Jakpro juga mengakui bahwa pihaknya bersama Pemprov DKI telah bertemu dengan warga pada Rabu kemarin.

Dalam pertemuan di Kantor Kelurahan Papanggo itu, Jakpro menyebut telah ada kesepakatan agar Kampung Susun Bayam dapat segera dihuni.

VP Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif berujar bahwa warga bisa menghuni unit, setelah kontrak untuk masa transisi selama enam bulan ke depan ditandatangani.

"Tentunya hal ini tujuannya agar calon penghuni bisa segera menempati Kampung Susun Bayam dan pengelolaan KSB di kemudian hari sesuai dengan tata kelola dan peraturan yang berlaku," ujar Syachrial dalam keterangannya, Kamis.

Proses administrasi internal, lanjut Syachrial, dipastikan akan dipercepat. Begitu pula koordinasi bersama dinas terkait, serta komunikasi dengan warga akan dilakukan intensif.

Pada Jumat besok, Jakpro dan Pemprov DKI akan kembali bertemu dengan warga.

“Tahapan koordinasi yang perlu dilalui ini cukup panjang, sambil menunggu proses transisi pengelolaan ke Pemprov DKI Jakarta, kami mengupayakan agar warga dapat segera menempati huniannya," jelas Syachrial.

"Insyaallah Jumat nanti kami akan kembali bermusyawarah dengan calon penghuni untuk menginfokan perkembangan akhirnya," sambung dia.