Komnas HAM Turun Tangan dalam Polemik SDN Pondok Cina 1, Akan Panggil Wali Kota Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana memanggil Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait polemik relokasi SDN Pondok Cina 1.

Hal itu disampaikan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina setelah mendengarkan keluhan para orangtua murid saat berdialog dengan Komnas HAM pada Senin (12/12/2022).

Menurut Putu, relokasi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tak berjalan dengan baik, mulai dari segi aksesibilitas hingga penempatan.

"Komnas HAM akan segera memanggil wali kota dan mungkin juga kami akan sinergi juga dengan gubernur seperti apa rencana ke depannya," kata Putu kepada wartawan, Senin.

Putu mengatakan, ketidaksesuaian relokasi itu nantinya bakal berdampak pada hak pendidikan siswa-siswi SDN Pondok Cina 1.

"Ini menimbulkan kekerasan baru sebenarnya oleh sistem, karena penempatan atau relokasi tersebut yang tidak direncanakan dengan baik" ujar Putu.

"Sehingga kami mendorong wali kota, gubernur, untuk mempertimbangkan baik baik rencana ini," sambungnya.

Dikatakan Putu, siswa SDN Pondok Cina 1 merasa kesulitan mendapatkan pelayanan pendidikan sejak polemik ini berlangsung.

Padahal, pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Banyak laporan (orangtua murid) yang menjelaskan bahwa beberapa siswa kesulitan mendapatkan layanan pendidikan," kata dia.

Terakhir, Putu mengatakan Pemkot Depok sebaiknya mengkaji ulang guna mencapai persiapan yang matang dalam merelokasi para siwa-siswi SDN Pondok Cina 1.

"Kami tentu berharap agar tidak dilakukan pemisahan atau relokasi ke sekolah sampai dengan adanya persiapan yang matang. Ada tempat yang sesuai, yang kondusif, sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang," imbuhnya.