Minta Heru Beri Ruang Bagi PJLP di Atas 56 Tahun, Pengamat: Pemerintah Masih Lemah dalam Ciptakan Lapangan Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, berharap peraturan baru tentang batas usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) dikaji ulang.

Menurut Trubus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya memberikan ruang kepada masyarakat yang masih memiliki semangat dan kemampuan.

"Kebijakan ini perlu direvisi dulu sehingga bisa memberikan ruang bagi mereka untuk bekerja dalam situasi pemerintah yang lemah dalam menciptakan lapangan kerja," ujar Trubus kepada Kompas.com, Selasa (13/12/2022).

Trubus meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tetap membiarkan PJLP yang berusia di atas 56 tahun tetap bekerja dengan tepat, bertanggung jawab, dan responsif dengan situasi yang ada.

Ia berpandangan, pembatasan usia untuk PJLP tidak substansial, terlebih PJLP bukanlah aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, PJLP merupakan pekerjaan yang membutuhkan kerja keras saat berhadapan dengan lapangan.

kini hanya mempekerjakan pegawai PJLP berusia maksimal 56 tahun. Heru juga mengatur batas minimal usia PJLP, yakni 18 tahun.

Peraturan ini tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang diteken pada 1 November 2022.

PJLP adalah orang perorangan yang diperoleh melalui proses pemilihan pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu.

Keberadaan PJLP ini untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah, kecuali pendidik, tenaga kependidikan, dan PJLP pada BLUD.

Beberapa posisi yang diisi oleh PJLP adalah pasukan oranye hingga biru yang ada tiap kelurahan di Jakarta.

Sementara itu, berdasarkan aturan yang sama, pengadaan PJLP dilaksanakan berdasarkan jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, dan standar satuan harga PJLP yang ditetapkan berdasarkan analisis jenis pekerjaan, beban kerja, dan evaluasi jenis pekerjaan.