Marilah (Terpaksa) Berterima Kasih kepada Pemkot Depok

MEMBERIKAN ucapan terima kasih yang tulus merupakan salah satu bentuk adab dan sikap sopan santun yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Bukan hanya saat mendapatkan hadiah dari seseorang, tetapi ucapan terima kasih juga layaknya diucapkan ketika mendapatkan perlakuan baik serta sopan dari orang lain.

Hal ini tidak terlepas sebagai bentuk apresiasi kepada setiap orang yang telah melakukan suatu kebaikan.

Meskipun hanya berupa kata yang mudah diucapkan, ucapan terima kasih mempunyai makna yang besar.

Ucapan terima kasih, matursuwun, mauliate, atau matursuksma yang diucapkan secara tulus, tentu bisa memberikan suasana yang positif untuk orang-orang di sekitar.

Hal ini juga bisa menjadi cara untuk mempererat hubungan silaturahim antarindividu di masyarakat yang kian hari semakin terkikis karena kemajuan zaman.

Ucapan terima kasih dapat diberikan kepada siapa saja. Mulai dari keluarga, saudara, lingkungan pertemanan, rekan kerja, hingga orang lain yang tidak dikenal sekalipun.

Selama kita mendapatkan sikap dan perlakuan baik dari orang lain, hanya ucapan terima kasihlah yang dapat menunjukkan rasa syukur atas apa yang telah kita peroleh selama ini.

Kita sering diminta oleh orangtua saat masih bocah dulu, untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang lebih tua usianya.

Orangtua kudu membiasakan anak-anaknya untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada siapa saja sebagai bentuk penghormatan.

Dari Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono kita “seakan” kembali diingatkan untuk bisa mengucapkan terima kasih atas jasa Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat yang telah membangun infrastruktur.

Tidak tanggung-tanggung malah, sang wakil wali kota meminta warganya untuk ramai-ramai membuat video bernarasikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Ucapan terima kasih yang paling kreatif dan divideokan serta disebar di media sosial akan mendapat “ganjaran” hadiah dari Wakil Wali Kota Depok (Kompas.com, 20/12/2022).

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi tentu punya alasan meminta warganya - tidak terpaksa atau terpaksa, senang atau tidak senang – membuat video ucapan terima kasih mengingat warga menurutnya telah puas dan senang dengan pembangunan infrastruktur di Depok.

Jalan lingkungan atau Jaling yang dibanggakan Wakil Wali Kota telah berhasil dibangun perangkat dinas di Pemkot Depok. Selain membenahi kondisi lingkungan, Jaling juga menjadi bagus.

Jaling yang dibanggakan Wakil Wali Kota Depok itu di antaranya Jaling di Gang Makam I, Kelurahan Sawangan Lama. Jaling yang memiliki panjang 281 meter, lebar 2,5 meter hingga 8 meter telah dilakukan pengaspalan halus.

Pemkot Depok juga membenahi Jaling di Jalan Jati, Kelurahan Sawangan Baru. Jalanan sepanjang 344 meter dengan lebar 2,5 hingga 5 meter telah dibeton dan di-hotmix.

Benarkah infrastruktur di Depok sudah bagus?

Tetangga saya yang pensiunan perwira menengah TNI AU meninggal akibat dampak luka kecelakaan lalu lintas di depan perumahan yang saya huni.

Usai menjalankan ibadah kebaktian hari Minggu, tetangga saya ini menyeberang jalan Trans Alternatif Cibubur yang masih masuk wilayah Depok.

Jalan Trans Alternatif Cibubur membentang sepanjang 10 kilometer Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka hingga kawasan perbatasan dengan Cileungsi, Bogor. Jalan Trans Alternatif Cibubur masuk ke dalam tiga wilayah; Depok, Bekasi dan Bogor.

Tidak ada zebra cross, lampu penyeberangan jalan, alih-alih jembatan penyeberangan orang (JPO), tetangga saya ini harus berjibaku menyeberang ramainya jalanan hingga berakhir ditabrak kendaraan bermotor.

Sempat lama menggunakan kursi roda, dan bolak-balik menjalani operasi pemulihan fisik dan akhirnya beliau meninggal dunia.

Hingga kolom ini saya tulis, keramaian Jalan Trans Aternatif Cibubur yang sebagian masuk wilayah Kota Depok masih sama dengan kondisi tahun 2003 saat saya pindah dari Depok II Timur ke “pinggiran” Depok.

Maksud saya sama kondisinya: tidak ada zebra cross, lampu penyeberangan dan JPO. Pemkot Depok harusnya bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat mengingat Jalan Trans Alternatif termasuk jalan nasional.

Data dari Dinas Perhubungan Kota Depok terkiwari, hanya ada 8 JPO di seluruh Depok, 28 halte kendaraan umum, 11 cermin jalan, 10 guard rail hingga 7 ruang henti kendaraan (Simpj.depok.go.id).

Bicara soal panjang jalan yang ada di Kota Depok, Open Data Jabar menyebut ada 32,27 kilometer jalan nasional, 11,73 jalan provinsi dan 476,15 kilometer jalan kota/kabupaten.

Jalan dengan kategori kabupaten atau kota menyatakan tingkat kewenangan pemerintah terhadap jalan adalah kabupaten atau kota.

Rincian kriteria jalan dari Open Data Jabar berisi data sepanjang tahun 2016 hingga 2021 yang dikeluarkan setiap tahun sekali.

Sejak tahun 1985, saya awal menetap di Kawasan Depok II Timur, tepatnya di daerah perumahan nasional atau Perum Perumnas. Saat itu Depok masih berstatus kota administratif.

Dari era Wali Kota pertama Badrul Kamal dari Golkar usai ditetapkan sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1999 hingga sekarang ini di zamannya Mohammad Idris dari PKS, saya tetap menjadi “penghuni” Depok yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Depok.

Saya juga pernah mengalami era menteri yang “turun kelas” menjadi wali kota, tepatnya di masa Nurmahmudi, juga dari PKS.

Data Disdukcapil Kota Depok Tahun 2020 semester I, total penduduk Depok mencapai 1.851.878 jiwa yang menyebar di 39 desa dan 11 kecamatan.

Sebagai salah satu wilayah “termuda” di Jawa Barat, Depok memiliki luas wilayah sekitar 200, 29 kilometer persegi.

Sementara data dari Basis Data Pisat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kementerian PUPR, penduduk Depok tahun 2016 mencapai 2.179.813 jiwa.

Dua aliran Sungai Cisadane dan Ciliwung beserta 13 sub satuan wilayah aliran sungai melintasi Depok.

Depok dikenal banyak memiliki situ atau embung air alam. Dulu waktu saya masih sekolah menengah atas hingga kuliah di Universitas Indonesia (UI), masih menyaksikan begitu banyak embung. Data dari portal resmi Pemkot Depok menyebut, ada 26 situ.

Masih dari portal resmi Pemkot Depok, sumber daya lahan di wilayah Depok mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan kota yang demikian pesat.

Berdasarkan Analisis Data Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok tahun 2000-2010 tentang pemanfaatan ruang kota, kawasan pemukiman pada tahun 2005 mencapai 8.915.09 hektar atau 44,31 persen dari total pemanfaatan ruang Kota Depok.

Pada 2005, kawasan terbuka hijau tercatat 10.106,14 hektar atau 50,23 persen dari luas wilayah Depok atau terjadi penyusutan sebesar 0,93 persen dari data 2000.

Meningkatnya tutupan permukaan tanah, berdampak terhadap penurunan kondisi alam Kota Depok, terutama disebabkan tekanan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman yang mencapai lebih dari 44,31 persen dari luas wilayah kota.

Luas kawasan terbangun tahun 2005 mencapai 10.013,86 hektar atau 49,77 persen dari luas wilayah Kota Depok, atau meningkat 3,59 persen dari data 2000.

Luas kawasan terbangun sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan mencapai 10.720,59 hektar atau 53,28 persen atau meningkat 3,63 persen dari data tahun 2005.

Luas ruang terbuka hijau pada tahun 2010 diproyeksikan seluas 9.399,41 hektar atau 46,72 persen atau menyusut 3,63 persen dari tahun 2005.

Diprediksikan pada 2010, dari 53,28 persen total luas kawasan terbangun, hampir 45,49 persen akan tertutup oleh perumahan dan perkampungan.

Jasa dan perdagangan akan menutupi 2,96 persen, industri 2,08 persen, pendidikan tinggi 1,49 persen, dan kawasan khusus 1,27 persen dari total luas kota.

Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambah dengan berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, diprediksikan akan menyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan, yang berdampak terhadap penurunan kondisi Kota Depok.

Data-data resmi yang saya sarikan dari portal resmi Pemkot Depok tersebut hanya memprediksikan hingga tahun 2010. Sekarang sudah menginjak akhir tahun 2022, artinya data-data geografi sudah tidak diperbarui selama 12 tahun.

Wajah Kota Depok sekarang ini jauh lebih “semrawut” dan “acak kadut”. Selain menjadi rumah dari kampus-kampus besar seperti UI, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Universitas Gunadarma, Universitas Bina Sarana Informatika, Politeknik Negeri Jakarta dan 13 kampus lainnya, Depok juga masif dengan pembangunan pusat perbelanjaan modern, apartemen, perumahan hingga mini kluster.

Etika kepemimpinan

Saya mengenal dekat Bupati Bojonegoro, Jawa Timur yang menjabat dua periode (2008 – 2018), Suyoto alias Kang Yoto. Di bawah polesan politis PAN yang kini “berpindah” partai ke Nasdem itu, Bojonegoro dikerek sukses.

Bojonegoro yang dulu dianggap “ndeso” ditransformasikan Kang Yoto menjadi daerah yang “matoh” alias maju. Bagi Kang Yoto, pemimpin itu hadir supaya ada yang disalah-salahkan. Kalau ada yang takut disalahkan, maka janganlah menjadi pemimpin.

Saat mengakhiri jabatannya, banyak warga Bojonegoro menangisi kepergiannya. Tanpa diminta, apalagi diberi “hadiah” ribuan warga Bojonegoro mengucapkan pernghargaan dan terima kasihnya.

Sejatinya pemimpin itu, seperti yang kerap diucapkan oleh Presiden RI ke-V Megawati Soekarnoputeri adalah hadir di saat rakyat membutuhkan. Pemimpin itu harus menangis dan tertawa bersama rakyat.

Dari tangan Megawati, lahir begitu banyak kepala daerah yang pro rakyat dan begitu dicintai warganya

Sahabat saya yang mempraktikkan “amanat” Megawati justru datang dari kader Gerindra, Sebastianus Darwis yang kini menjadi Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat.

Usai didepak dari PDIP, justru Darwis memenangkan Pilkada 2020 dan kini begitu dicintai warga Bengkayang. Darwis tidak butuh terima kasih karena baginya menjadi kepala daerah adalah “pelayan” rakyat.

Salah satu tugas kepala daerah di antaranya adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan serta mengambil tindakan tertentu dan kedaaan mendesak yang sangat dibutuhkan daerah dan masyarakat.

Sementara di antara kewajiban yang diemban kepala daerah adalah menerapkan etika dan norma dalam urusan pemerintahan, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik serta menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Pemimpin tidak butuh pujian. Justru pemimpin harus hadir untuk semua golongan yang menjadi warga daerahnya.

Kondisi jalan lingkungan menjadi bagus adalah tugas dari kepala daerah. Ketiadaan penyeberangan jalan juga menjadi tanggungjawab kepala daerah.

Depok harusnya bisa belajar dari Bupati Kotabaru, Sayed Jafar Alaydrus yang tidak pernah menggusur sekolah.

Pemimpin Depok harusnya menyimak kepemimpinan Bupati Landak, Karolin Margreth Natasha bahwa membangun jalan lingkungan adalah kewajiban kepala daerah untuk membenahi wilayahnya.

Depok harus paham dengan kemajuan Trenggalek di tangan Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin bahwa keberadaan pohon justru harus diperbanyak dengan reboisasi, bukan justru dipasang dengan barcode.

Pemimpin Depok harusnya studi banding ke Bandar Lampung ketika Wali Kota Eva Dwiana justru mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah berjibaku menahan penyebaran Covid-19.

Wali Kota Eva Dwiana kerap membagikan oleh-oleh berupa nasi rendang dan buah tangan kepada masyarakat sebagai ucapan terima kasihnya telah ikut peduli dengan kota Bandar Lampung.

Depok harusnya berkaca kepada Bupati Ngawi, Jawa Timur, Ony Anwar Harsono yang kerap menemui warganya dengan diam-diam.

Ony pecahkan persoalan warga tanpa mengharap ucapan terima kasih. Apalagi divideokan dan diiming-imingi diberi hadiah.

Mencari ketulusan di negeri ini begitu sulitnya hingga perlu “pancingan” hadiah untuk rakyatnya agar mau berucap terima kasih kepada pemimpinnya.

Saya begitu merindukan sosok pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Rasulullah yang berjulukan “Singa Padang Pasir” itu bukan tipe pemimpin yang mudah tersinggung.

Umar adalah pejabat publik yang lapang dada dan berjiwa besar. Umar sangat senang mendengarkan kritik dan masukan dari warganya.

"Orang yang paling kusukai adalah orang yang menunjukkan kekuranganku." – Umar bin Khattab.