Dugaan Korupsi Bansos DKI Disorot KPK, Heru Budi: Enggak Bisa Komentari

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Saat ditanya apakah Pemprov DKI akan membantu jika KPK memang menyelidiki kasus dugaan korupsi itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono enggan berkomentar.

"Ya, enggak bisa komentari," ujarnya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Heru juga menekankan bahwa dia tak mengetahui kasus tersebut.

Sebab, katanya, program bansos dari Pemprov DKI itu terjadi jauh sebelum dia menjabat pj gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Pemprov DKI masih dipimpin Gubernur Anies Baswedan.

"Itu (program) tahun 2020, saya enggak tahu. Itu sudah lama, saya enggak masuk ke arah situ," ujar Heru.

Dilansir dari Tribunnews.com, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan akan mengecek apakah ada laporan yang masuk terkait dugaan korupsi dimaksud.

"Terkait dengan itu, nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak," kata Ali, Kamis (12/1/2023).

Prinsipnya, lanjut Ali, KPK membuka pintu apabila ada masyarakat yang memiliki bukti awal dugaan korupsi Bansos DKI 2020.

"Kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK," katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani juga buka suara terhadap kasus dugaan korupsi bansos tersebut.

Fitria turut memberi tanggapan sebab salah satu BUMD DKI Jakarta, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya, terseret dalam kasus dugaan korupsi bansos itu.

Namun, Fitria hanya memberi keterangan atas penimbunan beras yang diseret ke dugaan korupsi bansos itu.

Penimbunan beras yang dimaksud itu disinggung pegiat media sosial Rudi Valnjka melalui akun Twitter-nya, @kurawa.

Akun @kurawa menyebut ada timbunan beras di tempat penyimpanan di Pulogadung, Jakarta Timur. Beras itu disebut milik Perumda Pasar Jaya.

Fitria mengaku telah berkoordinasi dengan Pasar Jaya berkait beras di tempat penyimpanan milik Perumda Pasar Jaya di Pulogadung,

Dari koordinasi itu, beras di tempat penyimpanan tersebut merupakan sisa stok retail perusahaan.

"Untuk sisa stok beras di Pulogadung, berdasarkan hasil koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya sisa, stok tersebut merupakan sisa stok dari usaha retail perusahaan," ujar Fitria melalui pesan singkat, Kamis (12/1/2023).

Menurut dia, sisa beras itu akan dilelang oleh Perumda Pasar Jaya pada akhir Januari 2023.

Proses lelang bakal dilakukan antara Perumda Pasar Jaya dengan sebuah kantor lelang.

"Terhadap sisa stok tersebut, Perumda Pasar Jaya akan melaksanakan lelang bekerja sama dengan kantor lelang di akhir Januari ini," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, Fitria enggan berkomentar soal dugaan korupsi yang menyeret Perumda Pasar Jaya tersebut.

"Terkait dugaan korupsi, sepertinya bukan kewenangan BP BUMD untuk menjustifikasi," ucapnya.