Ditentang! Satpol PP DKI Hibahkan Land Cruiser, Prado, hingga Innova ke Kodam Jaya

Hibah itu diberikan untuk kepentingan pembelian sejumlah kendaraan dinas, mulai dari Toyota Innova, Toyota Fortuner, Toyota Prado, dan Toyota Land Cruiser.

Jumlah Rp11 miliar itu dialokasikan dari total anggaran milik Satpol PP DKI Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023.

Terkait dengan hal ini, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha Syamsul mengkritik pemberian dana hibah dari Satpol PP DKI Jakarta ke Kodam Jaya untuk pembelian kendaraan dinas.

Pemberian dana hibah untuk membeli kendaraan dinas dipertanyakan

Thopaz merasa heran mengapa Satpol PP DKI mengakomodasi permintaan hibah untuk pembelian kendaraan dinas operasional (KDO).

Padahal, kebutuhan kendaraan dinas dari pihak eksekutif-legislatif Jakarta dinilai masih banyak yang belum terpenuhi.

"Kenapa ngasih kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat beliin mereka (Kodam Jaya) Land Cruiser?" tanya Thopaz saat rapat koordinasi Komisi A dengan Satpol PP DKI Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Thopaz menilai, pemberian dana hibah itu bukan kepentingan dari Satpol PP DKI Jakarta.

Padahal, idealnya, pemberian dana hibah seharusnya dinilai dari keuntungan yang didapat dari pihak yang diberikan hibah.

Minta Komisi A DPRD DKI dilibatkan

Thopaz meminta Satpol PP DKI Jakarta untuk melibatkan Komisi A saat menyusun daftar penerima hibah.

Adapun penyusunan daftar penerima hibah berlangsung saat penyusunan rancangan kerja perangkat daerah (RKPD).

"Jadi, penentuan RKPD hibah, saya rasa wajib pimpinan melibatkan kami Komisi A," tutur Thopaz.

Thopaz menilai hibah kendaraan dinas operasional dari Satpol PP DKI Jakarta kepada Kodam Jaya bukanlah prioritas.

Thopaz menyebut penerima hibah seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat ibu kota.

Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberi hibah berupa perahu karet kepada TNI Angkatan Laut (AL).

"Misalkan, kepada AL, (diberikan) perahu karet, mereka sering turun memang. Jadi, berhak dikasih, diprioritaskan," ucap Thopaz.

"Tapi ketika masuk ke KDO, pemberian mobil mewah, saya rasa itu bukan prioritas," sambungnya.

Politisi Gerindra itu menekankan, pemberian hibah sejatinya sah-sah saja untuk dilakukan.

Namun, Thopaz menilai bahwa dana hibah untuk membeli sederet mobil itu tidaklah tepat.

"Untuk pembelian kendaraan operasional itu kan kurang tepat lah. Bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Karena itu boleh-boleh saja, sah-sah dilakukan," ujar Thopaz.

Pemberian hibah kendaraan dinas disebut Kasatpol PP DKI untuk keamanan Jakarta

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, pemberian dana hibah untuk pembelian kendaraan dinas ke Kodam Jaya bertujuan untuk kepentingan pengamanan Ibu Kota.

Arifin menekankan, pemberian hibah itu sudah diperhitungkan secara matang dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

"Ini kan untuk layanan pengamanan juga kan, untuk keamanan, dan menyangkut keamanan Jakarta. Kan dukungan sarana prasarana untuk satuan yang ada," kata Arifin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2023).

Arifin mengklaim, tujuan pemberian hibah untuk layanan pengamanan Ibu Kota itu tercantum dalam proposal pengajuan hibah yang diberikan Kodam Jaya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Sesuai dengan usulan pemohon yang disampaikan kepada kami. Kan kebutuhannya yang disampaikan kepada kami kan," ujarnya.

Arifin menyebut, pemberian dana hibah ke Kodam Jaya melalui proses administrasi yang panjang.

Pertama, proposal hibah diajukan lembaga pemohon kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Kemudian, oleh Pemprov DKI, proposal itu diteliti dari sisi administrasi. Menurut Arifin, kebutuhan yang diajukan dalam proposal itu juga akan diperiksa.

Setelah itu, Pemprov DKI bersama DPRD DKI Jakarta membahas sederet pengajuan hibah yang diajukan.

Kedua pihak akan menyortir lembaga mana yang permohonan hibahnya dikabulkan.

"Dibahas bersama dewan ya, mulai dari Komisi A sampai ke Badan Anggaran (DPRD DKI) sebelum ditetapkan dalam APBD. Tahapannya panjang sebenarnya," urai Arifin.

(Penulis : Muhammad Naufal | Editor : Ihsanuddin, Irfan Maullana).