Dishub DKI Dinilai Kontradiktif soal ERP, DPRD Minta Kejelasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta kejelasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) soal rancangan peraturan daerah (Raperda) sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Sebelumnya, setelah didemo para driver ojek online, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan akan menarik Raperda terkait ERP yang telah diserahkan ke legislatif itu.

Dishub menjanjikan angkutan online tidak bayar saat melintas di ERP.

Namun, dalam pernyataan terbarunya, Dishub DKI Jakarta batal menarik Raperda dan lebih memilih berkomunikasi dengan legislatif Jakarta berkait penyusunan raperda soal ERP.

"Ini kan dua hal yang kontradikitif. Kita ingin mempertegas nanti sama Dishub DKI Jakarta terutama," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail pada Selasa (14/2/2023).

Sistem ERP secara umum tercantum dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang kini sudah diserahkan ke DPRD DKI.

Menurut Ismail, Dishub DKI harus mempertegas sikapnya, apakah akan menarik draf Raperda yang sudah diajukan, atau akan lanjut membahasnya di DPRD.

"(Mau menarik apa dibahas) itu dari mereka kan. Kalau di sini, komisi B akan membahas meminta penjelasan dan itu akan menjadi bahan kami untuk memberikan pandangan atas nama komisi," kata Ismail.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya menjanjikan agar pengemudi angkutan online tak bayar saat lewat jalan dengan sistem ERP.

Hal itu disampaikan Syafrin saat menemui demonstran ojol di Balai Kota.

Namun, Syafrin belakangan menyatakan, jajarannya tak akan menarik Raperda yang telah diserahkan ke DPRD.

Pihaknya hanya akan berkomunikasi dengan legislatif Jakarta berkait penyusunan raperda soal ERP.

"Sekali lagi, itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan (DPRD DKI Jakarta) karena kan (proses penyusunan Raperda PL2SE) masih dalam pembahasan di dewan," urainya, Senin (13/2/2023).

Syafrin tak menyatakan secara jelas apa maksud berkomunikasi dengan DPRD DKI Jakarta.

Ia hanya berujar bahwa Dishub DKI akan mengkaji lebih komprehensif isi Raperda PL2SE.

Menurut Syafrin, proses kajian lebih komprehensif bakal melibatkan para pemangku kepentingan.

"Akan dikomunikasikan untuk kami kaji lebih komprehensif dengan melibatkan kembali seluruh stakeholder," tuturnya.