Mau Bikin Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Alternatif di Rorotan, Dinas LH Sebut Butuh Biaya Rp 1 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI memperkirakan pembangunan fasilitas untuk memproduksi sampah menjadi bahan bakar alternatif (refuse derived fuel/RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, mencapai Rp 1 triliun.

“Kalau belajar dari yang kami bangun di Bantargebang itu Rp1 triliun, kemungkinan besarannya itu juga,” kata Kepala Dinas LH DKI Asep Kuswanto, dilansir dari Antara, Kamis (23/2/2023).

Untuk sumber dana pembangunan fasilitas tersebut, Asep berujar, akan mengupayakan kerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

Untuk tahap awal, kata Asep, Dinas LH akan menyusun kajian kelayakan (feasibility study) rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu di Rorotan, Jakarta Utara.

“Kalau FS-nya sudah jadi itu tahun 2024 mudah-mudahan dialokasikan anggarannya untuk membangun fasilitasnya,” kata Asep.

Dia menjelaskan, Rorotan menjadi salah satu lokasi yang potensial dibangun fasilitas pengolahan RDF yang sama dibangun di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat.

Lahan di Rorotan, Jakarta Utara, yang diperkirakan mencapai sekitar lima hektar (ha) itu merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Apabila terbangun, maka fasilitas itu diharapkan akan tempat pengolahan sampah menjadi RDF di dalam kota yang ditargetkan mampu mengolah 2.000 ton sampah baru dan lama.

Dengan begitu, DKI juga ditargetkan bisa mengurangi ketergantungan dengan TPST Bantargebang.

Dinas LH mencatat, rata-rata sampah dari DKI Jakarta yang dibawa ke Bantargebang mencapai sekitar 7.500 ton diangkut menggunakan 1.200 truk dalam sehari.

Adapun fasilitas pengolahan RDF dibangun di atas lahan seluas 7,5 hektare di dalam kawasan TPST Bantargebang.

Pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp1 triliun yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp456,3 miliar dan sebesar Rp613,9 miliar dari APBN tahun 2022.