Ketua DPRD DKI Sebut Lahan di Sekitar Depo Pertamina Plumpang Tak Seharusnya Dihuni

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DRPD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan bahwa lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, tak seharusnya ditempati oleh masyarakat.

Untuk diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana merelokasi Depo Pertamina Plumpang serta mendirikan zona aman (buffer zone) di sekitar depo tersebut.

Dengan pendirian buffer zone, warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang otomatis akan terdampak relokasi.

"Ya, kan, memang sebetulnya (lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang) bukan di-(tempati) oleh masyarakat," tegasnya ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

Menurut Prasetyo, harus ada solusi untuk warga yang menghuni di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Solusi itu, kata politisi PDI-P ini, harus diberikan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Yang jelas pemerintah harus ada di situ, ada kebijakan (dari) pemerintah daerah dan pemerintah pusat," urai Prasetyo.

Sebagai informasi, pembuatan buffer zone diputuskan usai Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat dengan PT Pertamina soal kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Adapun rapat digelar pada Senin (6/3/2023).

Menurut Erick, buffer zone itu akan didirikan dalam jarak 50 meter dari pagar Depo Plumpang.

Dengan kata lain, permukiman warga yang berjarak 50 meter dari pagar akan tergusur.

“Kita akan membuat buffer zone sekitar kilang Pertamina, tidak hanya di Plumpang tapi juga di Balongan dan Semarang. Di Plumpang, jaraknya 50 meter dari pagar, dan ini menjadi solusi bersama yang kita harap didukung Pemda dan masyarakat,” urai Erick, Senin.

Menurut dia, masyarakat yang terdampak dan kehilangan rumah akan diberikan fasilitas rumah sewa untuk ditempati sementara.

Dia mengatakan, pembuatan buffer zone serta relokasi warga akan berlaku hingga pemerintah menetapkan keputusan selanjutnya.

“Korban-korban yang terkena dampak (tergusur), akan kita rawat dan kita pastikan penyewaan rumah buat mereka," ucapnya.

"Serta, mendorong dan membantu kehidupan mereka beberapa bulan ke depan, sampai ada kepastian dan keputusan lainnya,” lanjut Erick.

Ia menegaskan, relokasi terhadap warga itu membutuhkan komunikasi intens dengan pemerintah daerah setempat.

"Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat," tuturnya.

Depo Pertamina Plumpang terbakar pada Jumat (3/3/2023) malam. Kebakaran ini menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini.

Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (5/3/2023), sebanyak 1.085 warga saat ini masih berada di pengungsian.