Wali Kota Ungkap Punya Survei Internal soal Toleransi di Depok, Hasilnya Berbeda dari Setara Institute

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris tidak terima wilayah administrasinya disematkan sebagai kota paling tidak toleran.

Hal itu diungkapkan Idris menyusul adanya laporan indeks kota toleran (IKT) 2022 yang dirilis Setara Institute.

Dalam laporan itu, Setara Institute menempatkan Kota Depok sebagai kota tidak toleran terbuncit setelah Cilegon, Banten, dengan skor 3.610.

Mengutip dari laporan Kesbangpol, Idris mengatakan, kerukunan umat beragama di Kota Depok cukup baik.

Laporan Kesbangpol itu merupakan hasil kerjasama yang melibatkan profesor Universitas Indonesia (UI) dan para pelaku survei.

"Kerukunan umat beragama di Kota Depok dianggap cukup oleh profesor-profesor yang ada di UI dan juga yang dilakukan oleh Kesbangpol kerjasama dengan pelaku-pelaku survei," kata Idris kepada wartawan, Selasa (11/4/2023).

Kendati demikian, Idris mengaku laporan Kesbangpol itu memang tak dipublikasikan secara masif. Padahal, laporan survei Kesbangpol pada 2022 itu menunjukkan hasil yang cukup baik.

"Hasilnya cukup baik, tapi tidak baik-baik banget ya. Karena memang Kota Depok ini ada di pertengahan, tempat transit orang," ujarnya.

Ke depannya, Idris mengatakan, pihaknya akan mendorong Kesbangpol untuk mempublikasikan hasil survei tersebut agar masyarakat dapat mengetahui realita Kota Depok yang sebenarnya.

"Nah silahkan dilihat dan diminta ke Kesbangpol hasil surveinya seperti apa. Dan saya sudah minta untuk dipublikasi," imbuh dia.

Sebagai informasi, Setara Institute merilis daftar kota paling toleran se-Indonesia dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022 (6/4/2023).

Setara Institute merupakan lembaga swadaya masyarakat berbasis di Indonesia yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Dalam laporannya, Setara Institute melibatkan 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia.

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan 4 variabel, seperti regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindak pemerintah, dan demografi sosio keagamaan.

Dari aspek tersebut dihasilkan pengukuran praktik-praktik toleransi terbaik di kota-kota di Indonesia.