Salin Artikel

Saat Heru Budi Tata Kembali Monas Setelah Tertunda pada Era Anies...

JAKARTA, KOMPAS.com - Revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) bakal kembali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setelah sebelumnya sempat tertunda pada era eks Gubernur Anies Baswedan.

Penataan kawasan Monas itu telah dibahas bersama Menteri PUPR di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (11/4/2023) pagi.

Revitalisasi untuk tahap pertama diperkirakan dimulai pada Juli atau Agustus 2023.

"Hari ini kita membahas untuk sekian kalinya, menyamakan persepsi konsep Monas ke depan," ujar Heru Budi, Selasa.

Tanam 300 pohon

Revitalisasi itu nantinya akan ditambah penghijauan dengan ditanam sejumlah pohon dari yang sebelumnya ditebang pada era Anies Baswedan.

"Mulai dari yang awalnya 50 persen menjadi 64 persen. Pak Menteri PUPR dan sesmen (sekretaris menteri) BUMN sudah memberikan tambahan arahan dan ini akan kami bawa ke Kementerian Sekretaris Negara untuk di-approval dan ditindaklanjuti," ucap Heru Budi.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris mengatakan, setidaknya akan ada 300 pohon yang ditanam.

"Kami ini kan spiritnya hijau ya. Itu ada lebih dari 300 pohon yang nanti akan ditanam dan kita juga tidak akan sembarangan take out pohon," kata Afan.

Sejumlah pohon itu nantinya akan ditanam baru maupun mengganti pohon di Monas yang telah rapuh. Namun dalam proses mengganti itu, sebelumnya akan dilakukan pendeteksian.

"Kita tanam lagi. Makanya di mana pun lokasi kita men-take out itu, pasti screening, lewat USG deteksi terlebih dahulu (sebelum menanam), tidak asal," kata Afan.

Rp 100 Miliar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam merevitalisasi kawasan Monas tersebut. Salah satunya soal anggaran.

Untuk melakukan penataan Kawasan Monas itu, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat menyiapkan anggaran mencapai Rp 100 miliar untuk tahap pertama.

"Buat total anggarannya itu total berapa aku kurang hafal. Yang tahap pertama Rp 100 miliar kalau tidak salah," kata Afan.

Afan mengatakan, anggaran untuk revitalisasi kawasan Monas itu merupakan gabungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kita kolaborasi ada dari APBD ada dari APBN. Ada dari penyelesaian sanksi kewajiban dan lain-lain," ucap Afan.

Salah satu yang akan dilakukan dalam revitalisasi kawasan Monas itu yakni menanam pohon dan menata median jalan di kawasan cagar budaya itu.

Selain itu, parkir kendaraan IRTI juga disebut akan direlokasi sementara selama Monas direvitalisasi.

Tempat parkir kendaraan mobil dan motor itu nantinya akan direlokasi ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

"Iya betul (direlokasi). Untuk semua fasilitas itu sudah kita siapkan untuk mitigasinya, kalau untuk parkir (dipindah) ke (Stasiun) Gambir," kata Afan.

Asistensi tim pemugaran

Afan menambahkan, pemprov DKI juga akan membuat amphiteater pada bagian tengah kawasan Monas dengan menyerupai terasering berundak-undak dari rumput.

"Di area tengah itu kita siapkan amphitheater. Jadi menanti kayak terasering berundak-undak tapi ini bahannya kita tetap kasi yang natural yakni rumput, jadi orang bisa duduk di rumput, memandang monas, lalu di monas kita siapkan juga nanti ada video mapping," kata Afan.

Afan mengemukakan bahwa akan ada tim pemugaran yang melakukan asistensi dalam proses revitalisasi Monas.

Asistensi dilakukan karena peremajaan dilakukan pada cagar budaya, sehingga dinilai harus hati-hati.

"Untuk cagar budaya, kita kan pasti kita selalu diasistensi tim pemugaran, karena tidak mungkin kita lepas dari situ," ujar Afan.

Afan juga menjelaskan alasan revitalisasi baru dilanjutkan kembali pada pertengahan tahun 2023 ini setelah sebelumnya tertunda di era Anies Baswedan.

Ia memaparkan bahwa proses revitalisasi Monas baru dilakukan karena selama ini Pemprov DKI Jakarta fokus menangani persoalan lain di Ibu Kota, salah satunya banjir.

"Kenapa baru dilakukan sekarang (revitalisasi) karena kita kan selesaikan satu per satu yang prioritas. Kemarin kan sodetan. Pak Gubernur punya prioritas itu. Kemarin prioritas yang banjir, " ucap Afan.

"Jadi kolaborasi dengan kementerian PU yang waduk Ciawi-Sukamahi, dan sodetan yang saat ini berproses, dan Insya Allah, April ini akan siap operasional jadi setelah itu kita ada step lain," sambung Afan.

Tertunda era Anies

Revitalisasi Monas pada era Anies sempat mendapat kontroversi karena harus menebang ratusan pohon. Total ada 205 pohon yang "digunduli" Anies.

Rencana Revitalisasi kawasan Monas sudah direncanakan Pemprov DKI sejak 2018, namun baru dilakukan pada November 2019 setelah penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang, yaitu PT Bahana Prima Nusantara.

Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran sebesar Rp 114,47 miliar untuk revitalisasi kawasan Monas itu.

Saat itu, pengerjaan penataan cagar budaya tersebut dimulai dari sisi selatan Monas yang berhadapan dengan Balai Kota DKI Jakarta.

Namun, Kebijakan revitalisasi kawasan Monas juga sempat mendapat penolakan dari pihak Istana Negara hingga akhirnya membuat proyek itu tertunda.

Penolakan dari Istana datang pada 27 Januari 2020. Kala itu pihak Istana Negara melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno menganjurkan agar Anies memberhentikan proyek tersebut untuk sementara waktu.

Penundaan revitalisasi itu lantaran Pemprov DKI Jakarta belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka sesuai dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/12/07353861/saat-heru-budi-tata-kembali-monas-setelah-tertunda-pada-era-anies

Terkini Lainnya

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke