Rotasi Besar-besaran Era Heru Budi, Tak Cuma Sasar Ratusan Pejabat Pemprov, Dirut BUMD Juga Kena

Kali ini, setidaknya ada 796 pejabat eselon III dan IV di Pemprov DKI Jakarta yang dirotasi dan dilantik di halaman Balai Kota DKI Jakarta.

Pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyegaran

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, rotasi ini dilakukan karena Pemprov DKI menginginkan inovasi baru dari para pejabat eselon III dan IV guna memajukan Ibu Kota.

"Kami ingin inovasi baru seperti mereka harus berpikir bagaimana memajukan DKI Jakarta ini," kata Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Menurut Joko, inovasi itu nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Transparan dalam mengelola anggaran, banyak hal yang intinya nanti memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat," ucap Joko.

Satu dari ratusan pejabat yang dirotasi adalah Massdes Arouffy, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Nama Massdes sebelumnya menjadi sorotan karena istri dan anaknya kerap memamerkan harta di media sosial.

Meski telah dirotasi, Massdes masih bekerja di bawah Dishub DKI, yakni di Unit Pengelola Pengujian. Massdes disebut tidak didemosi (penurunan pangkat). Jabatan baru Massdes setara dengan jabatan sebelumnya. Hanya saja, Dishub belum diumumkan jabatan baru Massdes.

20 pejabat eselon II kena rotasi

Ini bukan merupakan rotasi pejabat yang pertama kali dilakukan era Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Sebelumnya, 20 pejabat eselon II juga telah dirotasi dan dilantik oleh Heru Budi pada 21 Maret 2023.

Sejumlah pejabat yang dirotasi merupakan kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga wakil wali kota.

Saat itu, Joko juga menyampaikan hal senada. Joko menyatakan bahwa rotasi pejabat eselon II itu bertujuan untuk penyegaran.

"Tadi sudah dilaksanakan (pelantikan). (Alasan merotasi) untuk penyegaran saja, agar segar," kata Joko.

Rotasi 20 pejabat tersebut membuat posisi sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kosong. Pemprov DKI akan menggelar lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang kosong.

Direksi BUMD ikut dirotasi

MRT Jakarta

Tak hanya pejabat yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI, direksi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) juga ikut dirotasi di era kepemimpinan Heru.

Pada 25 Oktober 2022, Heru Budi merombak direksi PT MRT Jakarta dengan alasan yang sama, yakni penyegaran. Saat itu, Mohamad Aprindy dicopot dari jabatan Direktur Utama.

Posisi Mohamad Aprindy digantikan Tuhiyat yang sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Selain itu, Pemprov DKI mengangkat Dodik Wijanarko sebagai komisaris utama, serta Bambang Kristiyono dan William P Sabandar sebagai komisaris.

Jakpro

Setelah itu, pada November 2022, Pemprov DKI memberhentikan lima direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro), termasuk Direktur Utama Widi Amanasto.

Widi kemudian digantikan oleh Iwan Takwin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Bisnis.

Pemprov DKI juga mengangkat Dwi Wahyu Daryoto sebagai Komisaris Jakpro. Dwi Wahyu merupakan mantan Dirut Jakpro.

Perombakan direksi dan dewan komisaris Jakpro diharapkan mampu mempercepat pembangunan proyek-proyek strategis yang dikerjakan Jakpro.

PT Transjakarta

Memasuki 2023, perombakan direksi terjadi di PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Direktur Utama M Yana diberhentikan dari jabatannya pada 11 Januari 2023.

Jabatan Direktur Utama PT Transjakarta kemudian diisi oleh M Kuncoro Wibowo. Baru dua bulan menjabat, Kuncoro mengundurkan diri dari jabatan Dirut PT Transjakarta pada 14 Maret 2023.

Kuncoro rupanya terseret kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. Kuncoro bahkan dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuncoro diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR Logistics). BGR Logistics merupakan penyalur beras bansos kepada jutaan keluarga penerima PKH di Tanah Air.

Setelah Kuncoro mengundurkan diri, PT Transjakarta mengangkat M Indrayana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Transjakarta.

Teranyar, Pemprov DKI telah menunjuk Dirut PT Transjakarta yang baru, yakni Welfizon Yuza. Welfizon pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Transjakarta.

Bersamaan dengan pengangkatan Welfizon sebagai Dirut PT Transjakarta, Daud Joseph juga diangkat sebagai Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transjakarta. Daud Joseph sebelumnya juga pernah menjabat sebagai direktur di PT Transjakarta.

Jaklingko

Setelah itu, Heru Budi juga merombak jajaran direksi JakLingko. Setidaknya ada lima orang di PT JakLingko yang dicopot Heru Budi pada 6 Maret 2023.

Berdasarkan keputusan para pemegang saham (KPPS) di luar rapat umum pemegang saham (RUPS), Muhammad Kamaluddin diberhentikan dari jabatannya sebagai Dirut PT JakLingko Indonesia.

Kamaluddin digantikan oleh Mega Indahwati Natangsa Tarigan.

Selain Kamaluddin, pejabat yang juga dicopot dari jabatannya adalah Suryawan Putra Hia selaku komisaris utama, Widi Amanasto selaku komisaris, Mohammad Hanief Arie Setianto selaku direktur keuangan, serta Endro Rahardjo selaku direktur teknik.