Karena Tak Ada Larangan, Wali Kota Idris Sulit Antisipasi Pemudik yang Bawa Keluarga Saat Kembali ke Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengaku kesulitan mengantisipasi persoalan kepadatan jumlah penduduk di wilayah administrasinya, yang biasanya bertambah pasca-mudik lebaran.

"Itu sangat sulit ya mengantisipasinya apalagi mereka adalah warga negara Indonesia, kalau WNA mah gampang mantaunya," kata Idris kepada wartawan, Selasa (18/4/2023).

Idris berpandangan, fenomena urbanisasi saat mudik itu dikarenakan para warga pendatang  ingin mengadu nasib di Jakarta.

Namun, mereka akhirnya memilih tempat tinggal di daerah-daerah penyangga lantaran penduduk Jakarta sudah padat.

"Kemarin aja catatan tambahan migrasi kami di Kota Depok justru paling banyak dari Jakarta. Artinya apa, orang sudah beralih ke pinggir-pinggir Kota Jakarta, misalnya Bekasi, Tangsel dan sebagainya," tambah Idris.

Di satu sisi, Idris mengatakan tak ada larangan bagi para pemudik yang kembali ke Depok dengan membawa sanak saudara dari kampung halamannya.

Sebab, hal itu tak tertuang dalam undang-undang.

"Enggak ada larangan (pemudik bawa saudaranya dari kampung), tidak ada UU bahkan kami bisa melanggar hak asasi manusia ketika kami melarangnya," kata Idris.

Kendati begitu, Idris menekankan pemudik yang membawa keluarganya harus menjalani aturan saat tiba di Depok.

Para warga pendatang itu harus segera mengurus administrasi kependudukan, misalnya mengurus KTP atau domisili.

"Yang kami lakukan adalah penertiban administrasi kependudukan, kalau mereka mau pindah ke sini monggo dengan mengurus KTP seperti itu, kalau enggak surat izin domisili dan sebagainya," ujar Idris.