Rangkuman Duplik AKBP Dody: Tak Berdaya Hadapi Kuasa Teddy Minahasa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, menolak replik atau tanggapan atas nota pembelaan (pleidoi) yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus peredaran sabu yang menjeratnya.

Hal ini disampaikan Dody melalui penasihat hukumnya, Adriel Viari Purba dalam sidang duplik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (26/4/2023).

"Kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam replik. Kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum," ujar Adriel.

Dalam persidangan itu, Adriel membeberkan Dody terlibat dalam kasus peredaran sabu karena adanya keterpaksaan dan perintah atasan. Pada saat itu, Dody disebut menyanggupi perintah Irjen Teddy Minahasa yang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat.

Dia menuruti perintah Teddy untuk menukar barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukittinggi dengan tawas.

"Daya paksa yang dialami terdakwa berupa daya paksa ancaman secara psikis dan juga di bawah kendali relasi kuasa yang tidak sehat, doktrinisasi organisasi agar menaati perintah pimpinan, dan ancaman psikologi terhadap terdakwa," tutur Adriel.

Sehingga, lanjut dia, Dody tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan JPU.

Bersikukuh terlibat peredaran sabu karena Teddy Minahasa

Dalam dupliknya, Adriel turut menyinggung soal keterlibatan terdakwa lain yakni Syamsul Ma'arif.

Menurutnya, Dody meminta Syamsul untuk membawa sabu hasil penilapan kepada terdakwa lain, Linda Pujiastuti.

Pihaknya menilai perbuatan tersebut menunjukkan Dody sesungguhnya enggan terlibat dalam pusaran peredaran sabu milik Teddy.

"Terdakwa dinyatakan masih menyimpan sabu sisa sebanyak 2.000 gram merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa karena adanya daya paksa dari saksi Irjen Pol Teddy Minahasa," ungkap Adriel.

"Karena ketika itu saksi Irjen Pol Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, sedangkan terdakwa masih bertugas di wilayah hukum Polda Sumatera Barat," sambungnya lagi.

Tim penasihat hukum Dody lalu menyatakan tetap berpegang pada pleidoi yang telah dikemukakan pada 5 April 2023 lalu.

Kubu mantan Kapolres Kepulauan Mentawai itu juga meminta majelis hakim memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Permohonan inj sebagaimana yang disampaikan dalam pledoi Dody. Adriel pun menargetkan kliennya dapat divonis lepas dari segala tuntutan atau onslag.

"Kalau Pak Dody onslag (lepas dari segala tuntutan hukum)," katanya saat ditemui usai persidangan.

Klaim Linda terlibat karena Teddy Minahasa

Di ruang persidangan yang sama, Linda Pujiastuti ikut menolak replik JPU. Hal ini diungkapkan penasihat hukum Linda, Daniel Hutabarat.

"Kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam replik. Kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum," kata Daniel.

Daniel menyebut Linda tidak memiliki niat jahat sebagaimana yang didakwakan JPU. Oleh sebab itu, pihaknya tetap berpegang pada pleidoi atau nota pembelaan yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

"Kami penasihat hukum tetap pada dalil-dalil yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam nota pembelaan sebagaimana telah disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 5 April 2023," ucap Daniel.

Kata Daniel, Linda telah mengungkapkan fakta-fakta terkait kasus peredaran sabu yang menjeratnya. Sehingga permasalahan hukum terkait tindak pidana yang didakwakan menjadi jelas. Daniel mengeklaim, kliennya itu tengah membutuhkan biaya untuk bisa bekerja ke Brunei Darussalam dan menghubungi Teddy. Namun bukan uang yang didapatkan, Linda justru ditawari untuk menjual sabu.

"Apabila saksi Irjen Pol Teddy Minahasa tidak menawari sabu tersebut kepada terdakwa, maka tidak terjadi tindak pidana ini," ungkap Daniel.

"Perlu ditekankan malapetaka ini diawali dari niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang berasal dari saksi Irjen Pol Teddy Minahasa bukan dari terdakwa Linda Pujiastuti," tambahnya lagi.

Kompol Kasranto tolak replik jaksa

Sementara itu, penasihat hukum mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto, pun menolak replik JPU.

"Kami penasihat hukum dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jaksa penuntut umum dalam replik. Kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh penasihat hukum," jelas penasihat hukum Kasranto.

Menurut penasihat hukumnya, Kasranto sudah mengakui telah bersalah sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU. Kasranto disebut terpaksa terlibat dalam pusaran peredaran sabu Teddy Minahasa karena faktor ekonomi untuk mengobati penyakit jantungnya.

"Terdakwa Kasranto dalam persidangan sudah membantu dan bekerja sama dengan penyidik dan penuntut imum dalam mengungkap semua fakta persidangan," papar penasihat hukum.

"Sehingga permasalahan hukum terkait tindak pidana yang didakwakan menjadi terang-benderang," lanjutnya lagi.

Kubu Kasranto lantas meminta hukuman seadil-adilnya atas perbuatan yang telah dilakukan kliennya itu dalam kasus peredaran sabu.

Dakwaan jaksa pada para terdakwa

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.

Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.