Disnakertrans DKI Butuh Tambahan SDM untuk Selesaikan Masalah Pengawasan Pembayaran THR Lebaran, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Heru Nugroho menejelaskan persoalan mengapa jajarannya membutuhkan tambahan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kerjanya dalam mengawasi permasalahan tunjangan hari raya (THR).

Hari mengatakan, penambahan SDM perlu dilakukan agar mereka memiliki mediator dan orang yang membantu mengawasi pembayaran THR setiap pabrik yang ada di Jakarta kepada karyawannya.

"Untuk memeriksa aduan itu kan butuh mediator, terus untuk pengawasan sampai ke pabrik-pabrik itu kan butuh orang juga. Jadi tentunya kita harus minta penambahan SDM," ucap Hari di Balai Kota DKI, Rabu (3/5/2023).

Hari mengatakan, sampai saat ini baru ada 50 orang yang dipekerjakan di Disnakertrans DKI Jakarta untuk mengawasi kantor-kantor di Ibu Kota saat pembayaran THR karyawan.

Saat ini, Hari mengaku sudah memberikan surat ke Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) soal kebutuhan penambahan SDM di Disnakertrans.

"(Kekurangan SDM) itu PR kami, makanya saya juga sudah bersurat ke BKD, soal penambahan orang. Itu akan sangat membantu," ucap Hari.

Namun, Hari belum dapat memastikan kapan kebutuhan SDM di Disnakertrans itu dapat direalisasikan guna mengawasi permasalahan THR Lebaran.

Hari berharap proses penambahan SDM dapat segera dilakukan untuk menyelesaikan persoalan THR pekerja di setiap kantor hingga pabrik di Jakarta.

"Ini kan lagi proses. Semoga secepatnya. Karena kita semakin cepat untuk menyelesaikan aduan itu semakin baik," kata Hari.

Sebelumnya SDM di Disnakertrans DKI disebut kekurangan saat mengatasi permasalahan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2023.

Hari berujar, pihaknya hanya memiliki 50 orang untuk mengawasi kantor-kantor di Ibu Kota.

Ke-50 orang itu juga memeriksa laporan dari karyawan yang mengadukan persoalan THR Idul Fitri 2023 masing-masing.

"Idealnya itu 100 orang. Tapi, kondisi existing kami hanya 50 orang, separuhnya. Tahun ini, ada sembilan orang mau pensiun," ucap Hari di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023).

Di satu sisi, ia mengakui, Disnakertrans DKI harus mengawasi 1.600 perusahaan yang ada di Ibu Kota. Dengan banyaknya perusahaan tersebut, Hari mengakui jajarannya kekurangan SDM.

Hal ini menjadi kendala untuk mengawasi seribuan perusahaan itu sekaligus memeriksa laporan aduan persoalan THR Idul Fitri 2023.

"Hampir 1.600 perusahaan di Jakarta. Jadi, sudah saya petakan, kami memang kekurangan SDM," ungkap Hari.

"Padahal dibutuhkan SDM supaya menyelesaikan masalah, memang harus didukung SDM," imbuh dia.

Untuk diketahui, sebanyak 432 perusahaan di Ibu Kota belum membayarkan THR Idul Fitri 2023 para karyawannya.

Dari 432 perusahaan, ada 746 karyawan yang mengadu. Dengan demikian, ada lebih satu karyawan di perusahaan yang sama mengadu soal THR mereka.