Kinerjanya Dievaluasi Kemendagri, Heru Budi Terima Saran Soal Penanganan Masalah Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku menerima saran saat kinerjanya dievaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (17/5/2023).

Saran yang diberikan yakni terkait penanganan sejumlah persoalan di Jakarta.

"Saran-saran, biasa, (yaitu) kemacetan lalu lintas, peningkatan transportasi, pelayanan publik, pelayanan rumah sakit," ujar Heru di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu.

Saat ditanya apakah ada pelayanan publik di Jakarta yang perlu ditingkatkan, Heru Budi spesifik menilai pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) di DKI tergolong sudah bagus.

"Kalau saya rasa, pelayanan rumah sakit sudah bagus ya. Di DKI, RSUD-nya sudah bagus," klaim dia.

Dalam kesempatan itu, Heru mengaku memaparkan kinerjanya selama ini sebagai Pj Gubernur DKI yang dirangkum dalam 72 halaman.

Namun, ia tidak detail menjelaskan apa saja yang tercantum dalam 72 halaman tersebut.

"Saya paparan 72 halaman," tutur Heru.

Ia juga tak menjelaskan hasil evaluasi kinerjanya saat ditanya. 

Ia lantas meminta awak media bertanya hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Ya enggak gimana-gimana, saya kan yang dievaluasi, tanya Mendagri (soal hasil evaluasi)," ucapnya.

Untuk diketahui, Heru Budi yang merupakan Kepala Sekretariat Presiden menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022.

Dengan demikian, Heru Budi telah menjadi Pj Gubernur DKI selama tujuh bulan.

Sebagai Pj Gubernur, Heru Budi seharusnya dievaluasi tiga bulan satu kali oleh Kemendagri.