Pejabat Dinkes DKI Sesumbar Ungkap Nominal Gaji dan Berujung Minta Maaf

Ngabila mengungkapkan permintaan maaf melalui akun Twitter miliknya @ngabila, pada 17 Mei 2023.

"Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan juga instansi saya atas perbuatan yang tidak bijak tersebut," tulis Ngabila dalam akun Twitter-nya, dikutip Minggu (21/5/2023).

"Semoga Allah selalu memberi kemudahan, rizki, kesuksesan untuk smw saudara saya yang membaca. Nikmat sehat yang tak terhingga dan kebahagiaan bersama keluarga.Aamiin YRA," tulisnya lagi.

Sementara itu, pada 16 Mei 2023, Ngabila melalui akun Twitter-nya mengaku menghapus cuitan yang mamerkan nominal gaji per bulannya.

Sebab, inti cuitan itu adalah tentang dukungannya terhadap rencana undang-undang (RUU) Kesehatan.

Akan tetapi, warganet justru fokus akan hal lainnya.

Dalam cuitan yang sama, Ngabila mengaku tak mencari muka alias menjilat kepada siapa pun, tak butuh jabatan, dan tak butuh uang untuk mendukung RUU Kesehatan.

"Maaf tweet saya sblmnya saya hapus, krn substansinya adalah saya dukung ruu scr independen dan netral walau saya asn Melenceng dr substansi yg ingin saya sampaikan: saya tdk menjilat, tdk butuh jabatan dan uang utk membela BARANG BAGUS ini.Smg kita smua bs #dukungruu bersama," tulis Ngabila dalam cuitannya.

Jadi sorotan publik

Ngabila menjadi sorotan publik saat mengungkapkan nominal gaji per bulannya melalui akun Twitter @ngabila pada 15 Mei 2023.

Dalam cuitannya yang berupa balasan untuk pengguna akun Twitter lain, Ngabila mengaku berteman dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Ngabila lalu sesumbar menyebutkan, jika hendak mendapatkan promosi, seharusnya ia cari muka alias "menjilat" langsung ke atasannya.

"Saya eselon 4 di dki thp (take home pay) udah 34 jt sebulan ngapain capek2 jd eselon 2 kementerian. Klo ga kenal saya jgn nakar (menilai) saya. Pasti salah," tulisnya.

Respons Heru Budi

Cuitan Ngabila lantas mengundang respons dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Heru mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejatinya telah menerbitkan surat edaran yang meminta aparatur sipil negara (ASN) DKI agar tak pamer harta.

"Kan sudah ada surat edarannya, surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Terus, ditindaklanjuti surat edarannya, yang tanda tangan Pak Sekretaris Daerah (Sekda) DKI," kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Imbauan tak pamer harta

Imbauan soal tak pamer harta tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 14/SE/2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono menandatangani SE Nomor 14/SE/2023 pada 12 April 2023.

SE Nomor 14/SE/2023 diterbitkan dengan mengacu kepada SE Kemendagri Nomor 800/1915/SJ Tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kemudian, SE Nomor 14/SE/2023 ditujukan kepada dua pihak, yakni kepala perangkat daerah DKI Jakarta serta pegawai ASN di jajaran Pemprov DKI.