Salin Artikel

WFH Saat KTT ASEAN, Heru Budi Diminta Beri Kompensasi Perusahaan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta mempertimbangkan kembali wacana pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pekerja di Jakarta selama kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN berlangsung.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, jika WFH jadi diberlakukan, Heru Budi diminta memberikan kompensasi kepada perusahaan swasta.

"Menurut saya gubernur harus memberikan kompensasi sama (perusahaan) swasta, kalau karyawan swastanya tidak ada, rugi dong," ujar Trubus saat dihubungi, Jumat (26/5/2023).

Trubus menilai WFH untuk para pekerja hanya bisa diterapkan kepada aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov DKI Jakarta.

"Kalo ASN bisa, ASN Pemprov gitu. Kalau untuk karyawan swastanya enggak ada (masuk), gimana? Tidak mungkin berhenti, masa tutup semua hari itu," ucap Trubus.

Trubus mengatakan, pemberlakuan WFH bagi karyawan yang menjadi alasan Pemprov DKI untuk mengurai kemacetan di Ibu Kota saat kegiatan ASEAN juga dinilai tidak efektif.

Hal itu karena setiap perusahaan swasta nanti akan tetap memaksa masuk agar tidak terjadi kerugian.

"Tidak efektif. Karena mereka (karyawan swasta harus) tetap bekerja. Misalnya barang yang sudah mau diekspor, atau produk jasa yang sudah disepakati tidak mungkin ditunda atau mundur," ucap Trubus.

Heru sebelumnya mengatakan, saat ini wacana tersebut tengah dikaji dengan melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

"Pemberlakuan bekerja dari rumah (work from home) bagi masyarakat sebagai bagian dari menyukseskan penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN ini," ujar Heru.

Heru mengatakan, berbagai persiapan lainnya untuk penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN di Jakarta juga tengah dilakukan. Salah satunya yakni perbaikan jalan dan penerangan lampu jalan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

"Pengaturan lalu lintas juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Dinas Kesehatan menyiapkan dokter yang diperlukan di lokasi penginapan, dan Dinas Pendidikan menyiapkan anak-anak sekolah untuk menyambut para rombongan delegasi berbagai negara," ucap Heru.

"Setiap gedung perkantoran di Jakarta juga bisa menyemarakkan, memasang umbul-umbul atau spanduk, sehingga kemeriahan itu kita hadirkan bersama-sama,” sambungnya.

ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) berlangsung pada 8-14 Juli 2023, KTT ASEAN Plus atau ASEAN+3 Summit dilaksanakan pada 5-7 September 2023.

Heru sebelumnya mengaku akan mengerahkan pelajar untuk menyambut tamu negara saat kegiatan ASEAN itu.

"Ada pula rencana mengerahkan anak-anak sekolah untuk memeriahkan acara dan menyambut kedatangan para delegasi di Jakarta," ujar Heru.

Selain penyambutan anak sekolah, Heru Budi melalui anak buahnya telah mempersiapkan rute lalu lintas untuk tamu negara dari tempat penginapan menuju tempat kegiatan ASEAN.

"Ada beberapa hal yang dibahas, di antaranya rute lalu lintas dari hotel para delegasi di ruas Jalan Sudirman, Thamrin, dan Gatot Subroto menuju venue," ucap Heru.

Demi kelancaran agenda negara itu, Heru Budi melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kemenlu RI Cecep Herawan bersama jajaran.

Pertemuan Heru dengan Cecep itu berlangsung di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/5/2023).

https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/26/09394431/wfh-saat-ktt-asean-heru-budi-diminta-beri-kompensasi-perusahaan-swasta

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke