Salin Artikel

Tolak Usul Pansus JIS, F-Golkar DKI: Lebih Besar Unsur Politiknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mendalami masalah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

"Kalau harus sampai pansus, Golkar menolak, kecuali setelah dilakukan audit dan pemeriksaan, perlu pendalaman lagi. Mungkin bisa naik pansus," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco saat dikonfirmasi, Kamis (13/7/2023).

Menurut Basri, permasalahan mengenai pembangunan JIS belum tentu dapat dituntaskan lewat pembentukan pansus.

Ia menilai dorongan pembentukan pansus ini lebih disebabkan oleh adanya kepentingan politik.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sering kali tak menjalankan setiap rekomendasi yang dihasil oleh Pansus.

"Pansus ini kadang lebih besar (unsur) politiknya daripada substansialnya. Banyak Pansus juga enggak jelas ujungnya," kata Basri.

"Tidak dilaksanakan juga sama eksekutif. Padahal sudah capek-capek kita bahas dan didalami di Pansus," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan pansus, untuk mendalami kesalahan prosedur pembangunan JIS.

Pasalnya, stadion itu disebut dibangun tidak sesuai panduan perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris, Buro Happold.

"Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," kata Dwi Rio.

Sementara itu, dalam keterangan resminya, Buro Happold menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) tidak sesuai panduan.

"Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold. Temuan ini telah disampaikan oleh Buro Happold dalam surat terpisah," beber Buro Happold dalam pernyataan klarifikasi yang diterima Kompas.com, Minggu (9/7/2023).

Buro Happold mengaku tidak diminta untuk mendesain stadion JIS, sehingga tidak pernah pula merancangnya. Selain itu, perusahaan juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan selanjutnya.

"Pihak PT Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019," tulisnya.

Lingkup pekerjaan Buro Happold mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain (preparation of concept design guide), penilaian untuk soal teknis dan komersial (technical and commercial assessment), konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion (concept masterplan for the surrounding area), serta peta jalan implementasi proyek (implementation roadmap).

Selama masa pembuatan panduan itu, perusahaan mengaku telah memastikan agar seluruh aspek desain yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi.

Lalu setelah rangkaian pekerjaan di atas selesai, Buro Happold diminta untuk meninjau konsep desain yang dipersiapkan oleh pihak lain, alias konsultan yang ditunjuk Jakkon.

https://megapolitan.kompas.com/read/2023/07/13/16204321/tolak-usul-pansus-jis-f-golkar-dki-lebih-besar-unsur-politiknya

Terkini Lainnya

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke