PDI-P Singgung Cicilan Utang JIS yang Harus Ditanggung Dua Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyinggung soal cicilan utang dari biaya pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang meminjam dana pemerintah pusat lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan demikian, JIS harus dimanfaatkan semaksimal mungkin setiap kegiatan olahraga, khususnya sepak bola baik kejuaraan lokal maupun internasional.

"JIS harus dimanfaatkan dan utilitasnya dimaksimalkan," ujar Gilbert dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (13/7/2023).

Anggaran itu disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT SMI pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai biaya Rp3,6 triliun.

Sementara, sisa biaya pembangunan stadion yang berada Jakarta Utara itu digelontorkan dari APBD DKI hanya Rp 900 miliar.

Adapun saat ini JIS dikelola oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Operasional (JIS) per tahun sekitar Rp 80 miliar. Dan tidak akan sanggup ditutupi PT Jakpro, mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar karena banyak penugasan di era Anies Baswedan sebagai gubernur," kata Gilbert.

Pemerintah Pusat, kata Gilbert, memang telah memudahkan Pemprov DKI dalam pelunasan utang dengan masa pinjaman 8 tahun dan hanya bayar cicilan pokok untuk pinjaman I.

Lalu bunga 5,66 persen per tahun selama 5 tahun dengan masa tenggang 6 bulan untuk pinjaman II.

Adapun besaran cicilan ditanggung Pemprov DKI dalam 5 tahun pertama yakni Rp 543,9 miliar dan tiga tahun berikutnya sebesar Rp 307,5 miliar.

Angka ini pun dinilai masih di luar bunga dan beban operasional JIS sekitar Rp 80 miliar per tahun.

"Setelah Anies sudah tidak jadi Gubernur, cicilan akan ditanggung oleh dua Gubernur lagi, yakni Pj Gubernur (Heru Budi Hartono) dan Gubernur DKI nanti hasil Pilkada 2024," ucap Gilbert.

"Sementara, di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga," sambungnya Gilbert.

Saat ini, rencananya JIS akan diperbaiki untuk event Piala Dunia U-17. Sejumlah kementerian turun tangan, bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam rencana perbaikan JIS.

Gilbert memandang wajar keterlibatan para menteri Presiden Joko Widodo. Hal itu karena ada anggaran pemerintah pusat pada perbaikan.

"Seharusnya semua pihak mendukung revitalisasi JIS melalui perbaikan yang hendak dikerjakan, bukan bermain seperti korban," ucap Gilbert.