Interupsi Rapat Paripurna, Fraksi PAN DPRD DKI Protes Tak Diberi "Password" untuk Akses E-budgeting APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2022 pada Kamis (20/7/2023) diwarnai interupsi oleh sejumlah anggota Dewan.

Salah satu interupsi itu disampaikan Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto sesaat setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyampai pidato pembuka rapat.

Bambang mengungkapkan, anggota Dewan seharusnya mempunyai hak mengakses sistem e-planning dan e-budgeting untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD DKI Jakarta.

Namun, akses terhadap sistem tersebut tidak pernah direalisasikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, para legislator tidak memantau pelaksanaan APBD dari hari ke hari.

"Kita tahu bahwa sampai sekarang kami tidak pernah diberikan akses kepada password untuk bisa memonitor ini," ujar Bambang di ruang sidang, Kamis (20/7/2023).

"Padahal, di pemda-pemda yang lain di Bogor, di Bandung, di Cirebon, bahkan di Tegal juga, mereka sudah melaksanakan itu sejak lama," sambungnya.

Menurut Bambang, pemberian akses sistem e-planning dan e-budgeting terhadap para anggota Dewan selalu disampaikan dalam setiap pembahasan APBD DKI Jakarta.

Meski begitu, hingga saat ini akses tersebut tidak kunjung diberikan dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD yang sedang dilaksanakan.

"Setiap saat kami di Komisi A selalu meminta kepada Bapenda maupun Diskominfotik, untuk bisa memberikan akses ini dan mereka sudah menjanjikan. Tapi tidak pernah direalisasikan," pungkasnya.

Setelah Bambang menyampaikan hal itu, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan paparan pertanggungjawaban pelaksaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2022 oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.