Saat 36.000 Balita Jakarta Rawan Stunting, Pemprov-Kemenkes Cari Solusi dari Intervensi Protein hingga Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bertemu dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).

Dalam pertemuan itu, Heru dan Budi beserta jajarannya membahas mengenai masalah stunting di Ibu Kota dan upaya untuk mencari jalan keluar.

Hasil pengukuran tinggi dan berat badan terhadap 250.000 balita menunjukkan ada sebanyak 36.000 balita yang memiliki masalah gizi.

"Sasaran balita terinput di dalam sistem itu 457.000 dan balita yang sudah ditimbang itu 250.000. Balita di Jakarta yang bermasalah gizi adalah 36.000," ujar Heru kepada wartawan.

Dikutip dari laman Buku Stunting Desa, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain yang seusia.

Stunting termasuk dalam gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai.

Dalam jangka panjang, stunting bisa memberikan dampak lain seperti penurunan prestasi belajar, masalah ekonomi, hingga munculnya beragam penyakit.

Intervensi makanan protein hewani

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sebanyak 36.000 balita itu masuk kategori rawan stunting karena memilik berat badan dan tinggi badan yang rendah.

Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Pemerintah rovinsi DKI Jakarta untuk mencegah puluhan ribu balita itu terkena stunting.

"Yang rawan stunting ini yang kita akan kerja sama dengan pak Pj Gubernur, supaya menjaga mereka jangan jadi stunting. Dengan intervensi makanan protein hewani ya, nah itu akan kami lakukan," kata Budi.

Adapun yang dimaksud dengan intervensi makanan protein hewani adalah memberikan asupan protein hewani seperti ikan, telur, dan daging.

Kemenkes akan mendorong kolaborasi pihak swasta untuk mendanai intervensi tersebut melalui program orangtua asuh.

Menurut Budi, langkah ini diperlukan karena penyembuhan anak yang terkena stunting akan jauh lebih sulit daripada proses pencegahan.

"Saya bilang aja kalau masuk stunting itu udah telat, dan telat susah sembuhnya dan mahal," pungkas Budi.

Gerakan anak sehat

Sebagai upaya penanggulangan stunting, Kememnterian Kesehatan menelurkan program bertajuk "Gerakan Anak Sehat" yang akan diterapkan di 50 kabupaten dan kota di Indonesia.

Budi Gunadi mengatakan, program pengentasan stunting itu pertama kali digelar di DKI Jakarta.

"Rencana pada bulan (Juli) ini kami akan meluncurkan gerakan anak sehat di 50 kabupaten/kota. Dan kami pilih mulainya di DKI Jakarta," ujar Budi di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7/2023).

Pemilihan Jakarta menjadi kota pertama yang menjalankan program tersebut karena pemerintah daerahnya dinilai transparan dalam penanganan stunting.

"Kenapa DKI Jakarta yang pertama? Karena DKI pemerintahnya sangat terbuka, sangat progresif, dan sangat ingin stunting-nya beres," ucap Budi.

Dipastikan dapat bansos

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta memastikan semua balita stunting yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

"Seluruh balita stunting yang ada di dalam DTKS Dinsos itu masuk dalam jaminan sosial. Jadi pasti dapat bansos," kata Kadinsos DKI Jakarta Premi Lasari di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Premi mengemukakan, semua balita stunting yang sudah didata oleh Dinas Kesehatan dan masuk dalam DTKS otomatis bakal mendapatkan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Bagi balita dari keluarga kurang mampu tapi belum masuk DTKS, Dinsos DKI akan membantu mengurus data anak tersebut.

"Dinas Sosial itu kan mendapatkan datanya dari Dinas Kesehatan, kemudian datanya kami padankan dengan DTKS," ucap Premi.

(Penulis: Tria Sutrisna, Muhammad Isa Bustomi | Editor: Ihsanuddin, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Nursita Sari)