Pemprov DKI Belum Bangun Puskesmas 15 Kelurahan Karena Faktor Populasi dan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui masih ada 15 kelurahan di Ibu Kota yang belum memiliki puskesmas.

Plt Kadinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, belum tersedianya puskesmas di sejumlah wilayah kelurahan itu karena terdapat beberapa pertimbangan.

Di antaranya adalah populasi penduduk yang terlalu kecil di kelurahan tersebut. Selain itu, pemerintahan daerah terkendala ketersediaan lahan untuk membangun puskesmas.

"Iya kalau saya enggak salah memang 15. Kami cermati ada 15 kelurahan," ujar Ani dalam keterangannya dikutip Selasa (25/7/2023).

"Ada beberapa kendala memang, seperti kesulitan lahan, mungkin juga memang jumlah populasi penduduknya terlalu kecil," sambungnya.

Meski begitu, Ani memastikan bahwa pemberian pelayanan kesehatan bagi warga di 15 kelurahan tersebut tak terhambat.

Sebab, terdapat puskesmas tingkat kecamatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan.

"Aslinya kalau kita lihat regulasi kemenkes itu base-nya kecamatan. Kemudian di DKI, memang kemudian dibuat supaya ada di tingkat kelurahan karena mengingat kepadatan penduduk cukup tinggi," kata Ani.

"Jadi di satu lokasi kelurahan kalau dia tidak ada puskesmas kelurahannya, maka dia akan di-cover oleh puskesmas kecamatan. Karena semua puskesmas yang ada di satu kelurahan itu ada di bawah puskesmas kecamatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Stephanie Octavia, mengatakan, 15 kelurahan di Ibu Kota belum memiliki puskesmas. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sama sekali tak membangun puskesmas pada 2022.

"Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak membangun satu pun puskesmas di Ibu Kota. Padahal, masih terdapat 15 kelurahan yang belum memiliki Puskesmas," ujar Stephanie dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).

Stephanie menyebutkan, kelurahan yang tidak memiliki puskesmas itu di antaranya Duri Selatan, Jembatan Lima, Karanganyar, Tangki, dan Gambir. Selain itu, yakni Gunung Sahari Selatan, Cikini, Senen, Glodok, dan Gondangdia.

"Kemudian Kelurahan Kebon Kacang, Kemayoran, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan," kata Stephanie.

"Hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar," sambung dia.

Bersamaan dengan itu, Fraksi PDI-P juga mempertanyakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan di 15 kelurahan tersebut.