Inspektorat DKI Tetapkan Sanksi untuk Kasie yang Paksa PPSU Berutang Pinjol, Diumumkan Wali Kota Jakut

Penetapan sanksi terhadap Marihot itu ditentukan setelah memeriksa kasus pemaksaan anggota Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) berutang di pinjaman online (pinjol) dan koperasi.

"Kita sudah terbitkan juga hasil pemeriksaan dan sudah merekomendasikan (sanksi). Pak Wali Kota Jakut nanti melakukan tindakan penjatuhan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan," ujar Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, Sabtu (29/7/2023).

Syaefuloh mengatakan, bentuk sanksi yang direkomendasikan kepada Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Syaefuloh, sanksi diberikan usai pihaknya memeriksa Marihot dan beberapa anggota PPSU yang disebut menjadi korban paksa untuk berutang ke pinjol.

"Tetap mengacu kepada PP 94. Itu kita sudah panggil yang bersangkutan dan panggil para PPSU untuk melihat dan mendalami sesungguhnya apa yang terjadi," kata Syaefuloh.

Untuk diketahui, seorang anggota PPSU bernama Maulana (53) mengaku menjadi korban pemaksaan dari Marihot selama dua tahun terakhir.

Bukan hanya Maulana, Syaefuloh menyampaikan bahwa sejumlah anggota PPSU Kelapa Gading Barat yang lain juga mengalami hal serupa.

Setidaknya, diduga ada beberapa kasus yang melibatkan Marihot.

Kedua, diduga menggunakan data pribadi anggota PPSU Kelapa Gading Barat untuk meminjam uang secara online melalui aplikasi Kredivo pada medio 2022.

Ketiga, diduga memaksa anggota PPSU Kelapa Gading Barat itu mengikuti sebuah koperasi bernama Koperasi Simpan Pinjam Murni yang beralamat di Jakarta Timur.

Keempat, diduga meminta uang senilai Rp 1 juta kepada anggota PPSU Kelapa Gading Barat. Uang ini disebut sebagai ucapan terima kasih selama Marihot menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelapa Gading Barat.

Saat ini, Marihot telah dinonaktifkan sementara dari jabatan dan tugasnya. Langkah ini diambil untuk mempermudah proses pemeriksaan oleh Inspektorat DKI Jakarta.

"Sudah dinonaktifkan sedang diproses dengan inspektorat," kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.